Halopacitan, Pacitan— Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Suko Wiyono saat dikonfirmasi Halopacitan mengatakan, hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan pasti, baik formasi kebutuhan maupun mekanisme pelaksanaannya.

"Kalau untuk formasi kebutuhan kita mengusulkan banyak, tapi penetapan formasi itu dari Kemenpan, dan tinggal penetapan formasi ini," kata Sekda tanpa menyebut jumlahnya, di sela-sela menghadiri jalan sehat dan festival jajan tradisional di Desa/Kecamatan Punung, Sabtu (09/01/2019).

Pemkab Pacitan mengakui masih banyak kekurangannya pegawai. Dia mencontohkan saat penerimaan CPNS tahun lalu, dari formasi yang diajukan sebanyak 1.000 lebih, hanya mendapat 226 formasi.

"Kita belum bisa berandai-andai berapa formasi yang di dapat untuk Pacitan. Senin besok, itu BKD dapat undangan ke pusat, terkait mekanisme penerimaan P3K," ujarnya

Disinggung soal anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah daerah terkait penerimaan PPPK, Sekda mengatakan, karena penerimaan P3K dibebankan daerah, tentunya pengeluaran APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) semakin bertambah.

"Sekarang kalau di rata-rata itu untuk Golongan II Rp1,5 juta sampai Rp1,7 juta, tinggal dikalikan dengan berapa formasinya. Ya nanti bisa diubah mekanisme APBD untuk P3K itu," tambahnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin mengumumkan mulai Jumat 8 Februari 2019 telah membukan lowongan penerimaan P3K.

Sebanyak 150.000orang pegawai honorer yang direkrut dengan diutamakan dari guru honorer, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, dan tenaga fungsi teknis lainnya. Formasi PPPK diutamakan bagi pelamar yang terganjal masalah usia untuk mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).