Kelola Duit Miliaran, Godaan Buat Pak Kades Makin Besar

Rencana pemerintah memberikan dana desa miliaran rupiah di tahun 2018 mendapat sambutan positif dari kepala desa. Peningkatan dana tersebut dianggap akan dapat mendorong ekonomi dan kesejahteraan warga desa.

 

“Kalo saya mendukung saja makin banyak uang yang beredar di desa. Apalagi dengan kondisi pasca bencana ini banyak dibutuhkan duit untuk membangun fasilitas yang rusak,” kata Tommy Herlambang, kepala desa Jatimalang, Arjosari kepada halopacitan (13/12).

 

Tommy mengatakan, sebenarnya mengelola duit miliaran rupiah bagi sejumlah desa bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, katanya, banyak desa yang sudah mengelola dana lebih dar Rp 1 miliar untuk kegiatan pembangunan  desa. Bahkan tahun ini Jatimalang mengelola dana total sekitar Rp 1,7 miliar.

 

“Kuncinya adalah transparansi dan disiplin setiap aparat desa terhadap aturan yang berlaku. Kita tidak perlu takut mengelola uang besar, jika tidak begini kapan desa-desa akan maju,” katanya. 

 

Dalam pengeloaan dana desa, kepala desa selalu melibatkan Badan Pertimbangan Desa (BPD). Proyek-proyek yang ada juga langsung dilaksanakan oleh TPK desa dibantu kepala dusun dan masyarakat dusun dimana proyek itu dikerjaan dengan diawasi langsung oleh aparat desa. 

 

Menurut pak kades ini, bukti penggunaan dana desa bisa dilihat dari kemajuan desa. Seperti di Jatimalang, saat ini hampir semua jalan sudah dicor dan mulus. Banyaknya proyek di desa, masyarakat punya lapangan kerja sebagai sumber ekonominya. 

 

“Kemajuan desa adalah harapan kita semua. Jika di desa banyak pekerjaan, anak-anak muda juga tidak perlu pergi ke kota dan desa bukan tempat kumpulan orang-orang tua,” ujarnya.

 

Di tahun 2019 pemerintah akan menaikkan alokasi   dana untuk setiap desa sebesar Rp 1,4 miliar. Tahun depan alokasi dana desa tetap sama seperti tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 triliun untuk sekitar 75 ribu desa di Indonesia. 

 

“Saat ini anggaran dana desa sekitar Rp 800 juta per satu desa,” kata Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo seperti dikutip dari detik.com (12/12)