Ponorogo Targetkan Zero Pasung ODGJ Tuntas Juni 2021

Pada pertengahan Juni mendatang, Dinas Kesehatan Ponorogo memastikan wilayahnya sudah zero pasung atau tidak ada lagi warga Orang Dengan Gangguan Jiwa  (ODGJ) yang dipasung. Secara bertahap, mereka akan dilepas dari pasungan dan menjalani pengobatan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Rahayu Kusdarini, usai pelepasan pasung Edi Rohmat, salah satu ODGJ terpasung di Kecamatan Balong, Jumat (28/05).

Ia mengatakan kegiatan lepas pasung kepada 15 warga ODGJ terakhir di Ponorogo adalah kerja maraton yang dilakukan Tim Lepas Pasung Pemkab Ponorogo dalam mendukung salah satu program kerja dalam 99 Hari Kerja Bupati-Wabup Ponorogo Sugiri Sancoko-Lisdyarita.

“Kali ini kita melakukan dengan cepat pelepasan pasung warga ODGJ yang tersisa tersebut. Ini adalah bentuk dukungan bupati yang sangat baik atas program penyehatan jiwa di Ponorogo ini. Sehingga kami yakin, pertengahan Juni, bahkan sebelum 6 Juni nanti Ponorogo sudah zero pasung,” ungkapnya seperti dilansir dari kominfo.jatimprov.go.id Minggu (30/5/2021)

Penanganan pasca pasung akan terbagi menjadi dua. Pertama, penanganan berbasis masyarakat sebab terbukti cukup banyak ODGJ yang sudah bisa lepas pasung dengan penanganan berbasis masyarakat. ODGJ akan dilepas di rumah dan dekat rumah dengan pengobatan rutin serta pengawasan. 

Selanjutnya, penanganan kedua adalah dengan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan. Bisa ke RSUD Dr Harjono Ponorogo, bisa juga ke RS Jiwa di luar Ponorogo.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, selama lima tahun terakhir,  sudah ratusan ODGJ di Ponorogo yang lepas pasung. Ia berharap warga yang mengetahui informasi ada ODGJ terpasung segera melapor ke pemerintah sehingga bisa segera ditindaklnajuti dengan tepat. 

“Tentu agar Ponorogo terus zero pasung,” ujarnya.

Kegiatan lepas pasung ini melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Dinkes,  Dinas Sosial P3A,  TNI dan Polri.  Tidak hanya itu, Dinas Dukcapil dan BPJS pun dilibatkan untuk memberikan NIK dan memasukkan ke KK bagi ODGJ yang luput administrasi kependudukan dan jaminan biaya pengobatannya.

Adapun, Ke-15 ODGJ tersebut tersebar di sembilan kecamatan, tepatnya di 14 desa. Sebanyak 8 orang masih terpasung dan 7 lainnya pernah dilepas namun kembali dipasung. Dua orang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan empat orang tidak memiliki BPJS. Ada pula yang tidak masuk Kartu Keluarga (KK). 

Mereka dipasung dengan berbagai alasan. Mulai dari sering mengamuk, melakukan tidak kekerasan hingga melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar di tengah masyarakat.