Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Pacitan, buka pengaduan online/daring (dalam jaringan) bagi masyarakat yang akan melaporkan hal-hal berkaitan dengan tahapan PILKADA. Hal itu dilakukan untuk tetap memberikan ruang pada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan tahapan PILKADA serentak, walaupun kemungkinan pelaksanaannya diundur, karena COVID-19.
&ldquo;Di tengah COVID-19 ini kami Bawaslu Kabupaten Pacitan tetap mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut memberikan pengawasan terhadap tahapan pencalonan. Walaupun PILKADA kemungkinan diundur pelaksanaannya, namun tahapan pencalonan utamanya di masing-masing partai pengusung akan tetap berjalan. Nah, tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan masyarakat, misalnya ada ketelibatan ASN atau tidak, dan lain-lain&rdquo;.
Orang nomor satu di Bawaslu Pacitan tersebut menyampaikan bahwa laporan masyarakat dapat dilakukan melalui daring (dalam jaringan) melalui email bawaslu atau ke nomor handphone yang disiapkan.
&ldquo;Masyarakat bisa melaporkan pelanggaran utamanya dalam tahapan PILKADA Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, melalui email bawaslu atau ke nomor &nbsp;handphone yang sudah disiapkan&rdquo;, terangnya saat dikonfirmasi halopacitan, Rabu (1 April 2020).
&ldquo;Adapun hal-hal yang harus tercantum dalam pelaporan adalah data pelapor, terlapor, waktu kejadian, tempat kejadian, kronologis kejadian, scan KTP pelapor, saksi dan alat bukti&rdquo;, tutur Berty Stevanus.
Lebih lanjut Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan tersebut mengharapkan &ldquo;Semoga COVID-19 penularannya segera berhenti, sehingga tahapan PILKADA tetap bisa berjalan. Sampai saat ini kami masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) penundaan PILKADA. Sepanjang PERPU belum terbit maka tahapan tetap jalan. Sehingga teman-teman ASN jangan sampai ada yang terlibat&rdquo;, pungkasnya.

Bawaslu Pacitan, Buka Sistem Daring Aduan Masyarakat, untuk Kawal Tahapan PILKADA

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Pacitan, buka pengaduan online/daring (dalam jaringan) bagi masyarakat yang akan melaporkan hal-hal berkaitan dengan tahapan PILKADA. Hal itu dilakukan untuk tetap memberikan ruang pada masyarakat untuk ambil bagian dalam pengawasan tahapan PILKADA serentak, walaupun kemungkinan pelaksanaannya diundur, karena COVID-19.