Dalam mengantisipasi angka putus sekolah akibat pandemi COVID-19, Gubernur JawaTimur mengambli langkah bijak, membebaskan SPP bagi siswa SMA/SMKN di Jawa Timur. Dengan tegas Srikandi Jawa Timur tersebut menyampaikan, apabila ada yang melanggar termasuk mewajibkan pembayaran dengan nama apa pun, silakan dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.

Dilansir dari laman istagram khofifah.ip, Khofifah Indari Parawansa menuliskan, “Dulur, melalui postingan IG ini saya ingin menegaskan bahwa SPP bagi siswa SMA/SMK Negeri di seluruh pejuru Jawa Timur, gratis. Sementara untuk sekolah swasta akan diberikan subsidi secara proporsional. Semua ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur”.

"Program SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim," ungkapnya di Gedung Negara Grahadi, Selasa pagi (7/7/2020), dilansir daru humas pemprov Jatim

Untuk pengganti SPP jenjang SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dapat dioptimalkan dari penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) Tahun Anggaran 2020. Sedangkan, untuk SMA/SMK swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, juga menegaskan bahwa SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur dilarang melakukan pungutan, iuran atau bentuk lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru. Sejumlah informasi kewajiban membayar sejumlah uang pada sekolah-sekolah negeri, Dinas Pendidikan akan segera melakukan klarifikasi kepada sekolah-sekolah terkait.

Tahun ajaran baru yang identik dengan seragam baru yang juga menjadi polemik di tengah COVID-19. Menanggapi banyaknya keluhan tentang seragam, Wahid meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya di luar dan tidak harus di koperasi sekolah. Ia juga mengharapkan agar koperasi sekolah memberikan keringanan mekaniseme pembayaran berupa pembayaran dengan cara mengangsur.