Halopacitan, Pacitan—Kehebohan terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di kalangan masyarakat yang tinggal di pesisir selatan Jawa terkait isu potensi gempa dan tsunami. Dikabarkan akan terjadi gempa besar magnitudo 8,8 dan tsunami yang bisa mencapai setinggi 20 meter.

Pertanyaannya kenapa justru kaget dan heboh? Padahal wilayah di Selatan Jawa memang sudah dikenal sebagai daerah rawan gempa besar. Sudah berulang kali disebutkan keberadaan zona subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia merupakan generator gempa kuat sehingga wajar jika wilayah selatan Jawa merupakan kawasan rawan gempa dan tsunami.

Sejarah juga mencatat sejumlah gempa besar telah terjadi di wilayah ini. Dalam catatan BMKG, gempa besar di Selatan Jawa pernah terjadi tahun 1863,1867, 1871, 1896, 1903, 1923, 1937, 1945,1958, 1962, 1967, 1979, 1980, 1981, 1994, dan 2006.

Jadi sekali lagi, kenapa harus kaget atau bahkan panik? Padahal semua informasi itu sudah ada sejak lama. Masyarakat pesisir selatan Jawa, termasuk di Pacitan, harus menerima kenyataan hidup di wilayah rawan bencana gempa dan tsunami.

"Kita harus jujur mengakui dan menerima kenyataan bahwa wilayah kita memang rawan gempa dan tsunami," kata Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono sebagaimana dikutip sejumlah media Sabtu (20/07/2019).

Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat yang hidup di wilayah rawan bencana sadar dan selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sayangnya, pemerintah dan masyarakat kerap heboh dan kaget sesaat kemudian lupa tentang hal itu. "Bolak balik hanya kagetan, gumunan. Tidak berbuah langkah mitigasi," tambahnya.

Ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Abdul Muhari, menuturkan bahwa di tengah minimnya dukungan dari pemerintah dalam mitigasi gempa maupun tsunami, masyarakat bisa memulai langkah kecil di tingkat komunitas untuk mengupayakan keselamatannya

Menurutnya, yang paling tepat dilakukan sekarang adalah dengan merancang jalur evakuasi mandiri di tiap RT sekiranya lokasi RT ada di pinggir pantai.

Terlebih dengan adanya dana desa, maka pembangunan jalur evakuasi ini bisa dilakukan. Abdul menuturkan, langkah desa-desa di Pacitan dalam membangun jalur evakuasi mandiri bisa ditiru.

Mengawali dengan dana yang diterima dari pemerintah, masyarakat di wilayah ini bisa meneruskan dengan memakai dana sendiri, bersumber dari wisata vegetasi berbasis mitigasi bencana yang dikelola.

"Untuk Pacitan anggaran yang digunakan lebih banyak dari hasil kelola pariwisata pantai dibandingkan dana desa. Karena sekarang Pantai Teleng Ria setelah ditanami vegetasi cemara menjadi salah satu obyek wisata andalan yang dikelola masyarakat," katanya sebagaimana dilansir Kompas.com

Masyarakat juga bisa merancang sebuah shelter tsunami yang bisa dipakai sebagai tempat berlindung sementara kala bencana datang.

Namun demikian, shelter punya permasalahannya sendiri sebab hingga kini para ahli pun masih membicarakan tentang ketahanan bangunan yang diperlukan.

Shelter bisa juga lokasi yang lebih tinggi. Jika memanfaatkan kondisi yang ada, maka paling tidak harus berjalan menjauhi pantai setidaknya selama 20 menit atau berlari setidaknya 10 menit, dengan asumsi itu sudah menjauhi pantai sejauh 1 kilometer.

Baik jalur evakuasi mandiri maupun shelter tsunami sebaiknya jauh dari alur sungai. Ini karena gelombang tsunami berpotensi masuk ke sungai lewat muara.

Jika diperlukan jarak aman yang lebih, masyarakat bisa bekerjasama membuat jalur evakuasi dan shelter hingga sejauh 3 kilometer.