Halopacitan, Pacitan&mdash;Seperti diketahui Kabupaten Pacitan sedang bersiap untuk melakukan pemilihan kepala desa secara serentak pada 7 Oktober 2018 mendatang. Sebanyak 33 desa yang tersebar di 11 kecamatan akan mencari pemimpin mereka. Hingga saat 94 bakal calon telah terdaftar untuk mengisi jabatan tersebut
Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan disebutkan pendafaran calon kepala desa dipastikan gratis atau tanpa pungutan biaya sepeserpun. Untuk masing-masing desa, Pemkab akan menggelontorkan dana minimal Rp10 juta untuk setiap desa guna menggelar pesta demokrasi tersebut.
"Minimal per desa akan mendapat Rp10 juta, dan ada tambahan anggaran sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)," ujar Chusnul Faozi, Kasubag Pembinaan Wilayah Bagian Pemerintahan dan Kerjasama.
Walaupun sudah ada angaran dari APBD, namun banyak biaya yang harus ditanggung sendiri oleh calon. Mulai dari biaya untuk persyaratan kelengkapan administrasi calon, seperti foto copy ijazah, legalisir, pas photo, hingga urus SKCK.
Biaya lain yang pasti lebih besar adalah upaya untuk meraih suara warga dalam bentuk kampanye. Seorang calon harus membuat alat peraga kampanye, bertemu dengan warga dan sejenisnya sampai biaya untuk syukuran jika dia terpilih.
Berapa kira-kira dana yang dibutuhkan seorang calon kepala desa? Sulit untuk diketahui. Para calon yang ditanya tidak mau secara jujur untuk membukanya meski diakui bisa cukup besar.
Slamet Rumidar (52) mantan Kepala Desa Mentoro yang juga mencalonkan kembali pada Pilkades 2018, mengatakan calon kepala desa memang harus membiayai diri sendiri.
"Ada biaya diri sendiri, untuk biaya perlengkapan bakal calon, hingga saat jadi ya seperti syukuran. Kalau syukuran paling sekitar Rp10 jutaan," kata Slamet.
Lebih lanjut ia mengatakan, di Desa Mentoro ini ada lima calon, dan jumlah DPT hanya 1.9821 jiwa yang akan diperebutkan suaranya. Itu artinya butuh usaha berat untuk bisa meraih suara rakyat mengingat pesaingnya cukup banyak. Belum lagi jika ada calon yang menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai aturan seperti money politics.
"Di kecamatan kota, Desa Mentoro ini calon paling banyak, tidak menutup kemungkinan juga tidak lepas dari berbagai cara hanya untuk jabatan kepala desa ini, apalagi dari jumlah DPT tersebut akan direbutkan lima calon," ujarnya.
Slamet menambahkan, sistim kampanye Pilkades sangat berbeda dengan Pilkada, Pilgub, maupun Pilpres. Dan kampanye semua bakal calon kepala desa juga berbeda dengan Pilkades pada tahun 2012.
"Kampanye bakal calon kepala desa hanya menyampaikan visi misinya, jadi satu di desa masing-masing kalau sudah waktunya, dan tidak boleh kampanye mengumpulkan masa dan berkeliling," imbuhnya. (Sigit Dedy Wijaya).

Maju Pilkades, Mau Tak Mau Kantong Harus Tebal

Untuk mendaftar menjadi calon kepala desa memang gratis, tetapi jangan salah seorang calon pada akhirnya harus menyiapkan puluhan juta rupiah untuk bisa menduduki posisi orang nomor satu di sebuah desa.