Kementerian Keuangan seperti dilansir dari Trenasia.com Kamis (7/1/2021) melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang sepanjang 2020 mencapai Rp1.226,8 triliun. Jumlah ini melesat 180,4% daripada realisasi 2019 Rp351,9 triliun dan sedikit meleset dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.220,5 triliun.

Ia mengatakan, meningkatnya pembiayaan utang dipicu membengkaknya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Tahun lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp956,3 triliun atau 6,09% dari produk domestik bruto (PDB).

“Dengan defisit sebesar itu, pembiayaan utang juga meningkat jadi Rp1.226,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN 2020, Rabu, 6 Januari 2021.

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp1.177,2 triliun dan pinjaman neto Rp49,7 triliun. Nilai SBN neto tersebut jauh melampaui realisasi pada 2019 yang hanya Rp446,3 triliun. Di sisi lain, angka itu juga di atas target Perpres 72/20 sebesar Rp1.173,7 triliun. Dari sisi pinjaman neto, realisasi Rp49,7 triliun ini tercatat di atas target yakni Rp46,7 triliun.

“Pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur, serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI),” tambahnya.

Dalam pemenuhan pembiayaan utang, pemerintah mendapat dukungan dari BI melalui Surat Keputusan Bersama I dan II. Realisasi penerbitan SBN melalui lelang telah terpenuhi 100%. Ini termasuk total pembelian SBN oleh BI sebagai stand by buyer sesuai SKB I sebesar Rp75,86 triliun. Rinciannya adalah SBSN Rp33,78 triliun, SUN Rp42,07 triliun.

Tak ketinggalan, pembiayaan terkait burden sharing sesuai SKB II juga terpenuhi 100%. Di mana realisasi Public Goods sebesar Rp397,56 triliun dan nonpublic goods sebesar Rp177,03 triliun.

“Dukungan BI sesuai skema SKB I dan II tersebut akan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan PEN, termasuk pengadaan vaksin, pada 2020 dan 2021.” katanya.