Banyaknya entreprenur atau wirausaha di suatu negara merupakan salah satu indikator penilaian negara tersebut dikatakan maju. Pernyataan itu selaras dengan pendapat David Mcclelland, menurutnya suatu negara akan menjadi makmur apabila mempunyai entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk. Berarti dengan jumlah penduduk sekitar 252 juta jiwa, setidaknya dibutuhkan sekitar 5,04 juta wirausahawan di Indonesia. Faktanya di Indonesia baru memiliki jumlah wirausaha dengan perkiraan hanya ada sekitar 1,63% dari populasi, jauh jika dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara-negara tetangga. Mengacu pada pernyataan di atas maka membangun mental entreprenurship sejak dini merupakan hal yang sangat urgent. Pada usia dini anak perlu dirangsang kemampuan berwirausahanya. Mulai dengan memperkenalkan ide-ide bisnis sederhana yang sekiranya mampu dipahami. Selain itu Seorang anak juga harus dilatih menemukan peluang usaha setelahnya mereka diharapkan mampu mencoba semampunya merealisasikan peluang itu dengan sebuah keputusan yang tepat. Sebab sikap keberanian dalam mengambil keputusan serta resiko akan membuat anak menjadi mandiri dan akan menjadikan dirinya menjadi pribadi yang unggul.

Mempersiapkan generasi unggul dan mandiri melalui pendidikan entreprenurship saat ini adalah saat yang tepat untuk dilakukan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar jika tidak mempersiapkan generasi yang siap tampil serta terampil maka itu akan menjadi bumerang. Realita di lapangan menunjukan jumlah pengangguran di negara kita masih cukup besar menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai angka 7,05 Juta orang per Agustus 2019. Faktor utama meningkatnya pengangguran adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

Meningkatnya jumlah pengangguran ini jika tidak segera ditanggulangi akan menjadi bencana bagi sebuah negara. Apalagi saat ini ada istilah yang sedang populer yaitu pengangguran terdidik, mengapa itu bisa terjadi? Sebab tidak sesuainya jenis dan tingakatan pendidikan yang ada dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Namun itu semua sudah terjadi saat ini solusinya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencetak entreprenur-entreprenur muda melalui pendidikan entrepreneurship sejak dini minimal mulai sekolah dasar.

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan entreprenuship sebanarnya juga sudah tertuang dalam kemendiknas. Di dalam Kemendiknas (2010) dijelaskan bahwa pendidikan entrepreneurship (kewirausahaan) di tingkat dasar atau sekolah bertujuan membentuk manusia secara utuh (holistic) yaitu selain insan yang memiliki pemahaman dan keterampilan sebagai seorang wirausaha. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan ini tidak harus mandiri atau otonom dengan membuat kurikulum baru, tetapi pendidikan kewirausahaan dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada, praktisnya pada pembelajaran dalam setiap mata pelajaran.

Namun pendidikan entreprenurship yang sejatinya sangat penting dan sudah di atur dalam kemendiknas (2010) kenyataan belum maksimal dalam penerapannya. Padahal pendidikan kewirausahaan ini merupakan bekal utama yang harus diberikan kepada seorang anak sejak dini. Salah satu faktor belum maksimalnya pendidikan entreprenurship ini karena guru sedikit kesulitan untuk menyisipkan pendidikan kewirausahaan ke dalam mata pelajaran yang ada. Berangkat dari kebingungan itu maka perlu sebuah terobosan dari sekolah. Terobosan itu bisa dilakukan dengan membuat ekstrakulikuler khusus pendidikan entreprenurship. Melalui ekstrakulikuler ini guru atau pembina dapat lebih fokus memberikan bekal kemampuan berwirausaha kepada anak didiknya. Sebab perlu diingat bahwa pendidikan bukan hanya terfokuskan pada bagaimana mendidik anak menjadi cerdas namun perlu mempersiapkan mental serta soft skill, dan salah satu caranya yaitu melalui pendidikan entreprenurship yang akan mampu mengembangankan nalar berpikir seorang anak. Harapannya melalui ekstrakulikuler pendidikan entreprenurship ini akan mampu mencetak generasi yang mandiri.

Helmy Yusuf Evendi, S.Pd

Ketua Umum SAPMA PP Kabupaten Pacitan/ Wakabid Penelitian dan Pengembangan DPD GMNI Jawa Timur