Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) &nbsp;akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514 kota/kabupaten.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI &amp; Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/09) lalu menyampaikan bahwa sisa Anggaran BSU tersebut sebesar Rp1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran yang ditetapkan dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp.8,7 Triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak Pandemi COVID-19.&nbsp;Ia menjelaskan realisasi dan progres program BSU saat ini telah tersalurkan kepada 6.991.873 pekerja/buruh dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.9 Triliun.&nbsp;&nbsp;“Kami juga mendapat informasi, kami harus melaporkan BSU. Alhamdulillah per hari ini mengalami&nbsp;progress&nbsp;yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja," ujar Putri seperti dilansir dari laman kemnaker.go.id Rabu (29/8/2021).&nbsp;&nbsp;Dirjen Putri mengungkapkan bahwa sesungguhnya data calon penerima BSU yang diterima kemenaker sejumlah 8.508.527 calon penerima. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan diverifikasi, ditemukan 758.327 data pekerja yang duplikasi bansos atau telah menerima bantuan sosial lain. Data tersebut dianggap tidak memenuhi syarat penerima Program BSU.&nbsp;&nbsp;“Kami telah melakukan&nbsp;verified data&nbsp;untuk menghindari bansos-bansos lain dan dikeluarkan dari data BSU,” tegasnya.&nbsp;Program BSU tahun 2021, sedianya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021 mendatang. Hal demikian sesuai arahan Ibu Menaker, Ida Fauziyah.&nbsp;&nbsp;Seperti diketahui,&nbsp;bantuan pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,-&nbsp;Berikut syarat penerima BSU 2021:<ol><li>Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK</li><li>Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021</li><li>Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000</li><li>Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah</li><li>Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan &amp; jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)</li></ol>&nbsp;&nbsp;

Perluas Hingga 1,7 Juta Pekerja, BSU Akan di Salurkan Ke Penerima Hingga Akhir Oktober 2021, Yuk Cek Syaratnya

BSU.jpg

Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemnaker) &nbsp;akan memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34 Provinsi tersebar di 514