Rokok

Industri Kreatif Khawatir Terkena Dampak Akibat Wacana Larangan Total Iklan Rokok

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.

halopacitan

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Inilah Penjelasan Siapa Pihak yang Diuntungkan dan Dirugikan dari Revisi PP 109/2012

Dinilai merugikan ekosistem pertembakauan nasional dari hulu ke hilir, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan tegas menolak revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Ia melihat revisi ini hanya akan merugikan ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT).

Produksi tembakau dari PTPN X yang optimis lebih mengingkat dii 2022. 


Tembakau PTPN X.jpg

Rencana pemerintah merevisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan sepenuhnya ditentang oleh petani-petani tembakau. 

Revisi PP 109/2012 Turunkan Kesejahteraan Petani dan Pekerja Tembakau

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Revisi PP 109/2012 Dinilai Tidak Mendesak Karena Penurunan Prevalensi Perokok Anak

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Hasil panen tembakau di Dusun Banaran, Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku 

Tembakau Semakin Jadi Pilihan Petani Banaran

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Perlu Dilakukan di Pembuatan Kebijakan

Tarif Cukai Hasil Tembakau Bakal Naik 12,5 %, Apa Kata Pengusaha Rokok? 

JAKARTA – Polemik aturan rokok masih terus berlanjut. Proses pembuatan aturan dinilai harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Hukum dan Hak 

Masyarakat Berhak Beri Masukan atas Pembuatan Aturan Rokok

JAKARTA - Revisi PP 109/2012 dinilai menimbulkan diskriminatif terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT).&nbsp;Suara penolakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nom

Revisi PP 109/2012 Diskriminatif terhadap IHT

Tembakau Picu Penyakit Jantung dan Sumbang Angka Kematian 20% Per Tahun

Waspada, Konsumsi Tembakau Sumbang Angka Kematian Akibat Penyakit Jantung Sebesar 20 Persen 

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai tidak adil bagi berbagai sektor apabila hanya menggunakan perspektif sisi kesehatan.