Indonesia di Peringkat 107 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Naik 37,3%

Indonesia masuk peringkat 107 dari 189 negara dan wilayah untuk indeks pembangunan manusia (IPM) pada 2019 menurut United Nations Development Program (UNDP) . Nilai IPM Indonesia 2019 adalah 0,718, naik 37,3% dari 1990.

 

Mengutip laporan Human Development (HDR) tahunan The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, UNDP seperti dilansir Trenasia.com Jumat (18/12/2020), naiknya peringkat IPM lantaran Indonesia mampu meningkatkan angka harapan hidup dan lama bersekolah.

 

 “Ini merupakan salah satu tren positif yang dicatat di Indonesia di tahun yang diwarnai tantangan global yang signifikan,” kata Achim Steiner, Administrator UNDP, dikutip Jumat, 18 Desember 2020.

 

Angka harapan hidup di Indonesia naik tipis dari indeks sebelumnya 71,5 tahun sedangkan saat ini mencapai 71,7 tahun.  Selain itu, lama harapan bersekolah adalah 13,6 tahun.Hal inii menempatkan Indonesia setara dengan nilai rata-rata di Asia Timur dan Pasifik. Adapun, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar US$11,459.

 

Sejalan dengan tema Anthropocene, laporan ini memperkenalkan Planetary-Pressures Adjusted Human Development Index (PHHDI). PHDI adalah ukuran untuk menyatakan tingkat kerusakan bumi yang dipicu oleh pembangunan manusia.

 

Dalam hal ini, nilai untuk Indonesia adalah 0,691, turun 3,8% dari IPM sebelumnya di 0,718. Meskipun masih di atas rata-rata global, penurunannya termasuk yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.

 

Nilai tersebut menurunkan peringkat Indonesia hingga ke urutan 16 di antara negara-negara yang dinilai untuk PHDI. UNDP mencatat, terdapat lebih dari 50 negara keluar dari kelompok pembangunan manusia “sangat tinggi” di bawah pengukuran PHDI.

“Tidak ada negara di dunia yang mencapai pembangunan manusia sangat tinggi tanpa mengakibatkan kerusakan di planet ini. Tapi kita bisa menjadi generasi pertama yang memperbaiki kesalahan tersebut,” tambah Achim Steiner.

 

Kendati mengapresiasi, Kepala Perwakilan UNDP Norimasa Shimomura memberikan catatan bagi pemerintah untuk tidak mengendurkan kebijakan pembagunan manusia. Terutama dengan potensi kemunduran akibat pandemi COVID-19.

 

“kita tidak tahu dampak pandemi untuk satu tahun mendatang, tantangan kita adalah memastikan kemajuan pembangunan yang mencakup masyarakat rentan di Indonesia, dari perempuan di pedesaan hingga yang termiskin di perkotaan,” ujarnya.