Jadi Kepala Desa itu Berat, Tapi Kok Banyak Yang Mau?
Menjadi seorang kepala desa saat ini sangat berbeda dengan masa lalu. Adanya dana desa ratusan juta rupiah menjadi beban tersendiri yang bisa memunculkan risiko, tetapi kenapa banyak yang ingin menduduki posisi ini?
Halo Berita
Halopacitan, Pacitan—Dalam beberapa tahun terakhir dana desa mulai disalurkan sesuai amanat Undang-Undang No 6/2014 tentang desa. Pemerintah pusat mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer.
Jumlahnya tergantung pada banyak hal termasuk luas, jumlah penduduk dan rancangan anggaran desa yang diajukan, tetapi jumlahnya cukup besar.
Slamet Rumidar (52) mantan Kepala Desa Kepala Desa Mentoro mengatakan pada 2017 desa yang dipimpinnnya mendapat dana desa Rp750 juta lebih namun pada 2018 turun menjadi Rp677 juta. Sementara daerah lain bisa mencapai Rp1 miliar.
"Yang mendapat DD Rp. 1 milliar di Kabupaten Pacitan hanya Desa Kalikuning, karena berdasar luas wilayah memenuhi syarat, kalau desa-desa lainnya kemungkinan sama sekitar Rp 600-700 juta,” katanya Senin (27/08/2018).
Dana desa ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Banyak sekali aturan yang harus ditaati dalam penggunaan anggaran tersebut. Jika sampai salah, maka bisa saja dianggap melakukan penyalahgunaan anggaran dan akhirnya menjadi masalah hukum.
“Pertanggungjawaban dana desa ada di kepala desa. Itu menjadi tugas yang berat,” kata Slamet yang memutuskan untuk mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa Mentoro pada Pilkades Oktober mendatang.
Belum lagi soal pelayanan ke rakyat yang nyaris dilakukan 24 jam. “Harus siap melayani masyarakat misal sewaktu-waktu ada problem di desa, ada kegiatan sosial lainnya, pasti kepala desa yang dicari," ungkapnya.
Kalau begitu berat kenapa mau jadi Kepala Desa? Slamet mengaku keputusannya untuk maju lagi karena panggilan hati untuk membangun dan memajukan desa, serta ingin meneruskan progam-progam yang sudah dijalankannya maupun progam yang belum terlaksana.
"Bukan karena anggaran yang ada di desa itu banyak, anggaran banyak itu sudah ada aturan dalam penggunaannya. Yang jelas dengan mencalonkan kembali ini panggilan hati dan ingin meneruskan progam saja," imbuhnya.
Arif Winarno, mantan Kepala Desa Tambakrejo juga mengaku beban terberat menjadi kepala desa saat ini adalah mengelola dan mempertanggungjawabkan dan desa. Dia mengatakan dana desa untuk Desa Tambakrejo berkisar Rp700 juta lebih, sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) berkisar Rp400 juta lebih.
"Kalau ditotal dana desa, alokasi dana desa kemudian ditambah dengan pendapatan desa ya sekitar Rp 1, 3 milliar untuk Desa Tambakrejo," terangnya.
Dia juga memutuskan untuk maju lagi sebagai kepala desa. Alasannya tidak jauh berbeda dengan Slamet. Dia mengatakan menjadi kepala desa sebagai bentuk pengabdian dan bukan untuk memperkaya diri. "Lebih baik jadi pengusaha kalau ingin kaya, mencalonkan kembali ini niat hati hanya ingin mengabdi kepada desa, karena waktu muda sering merantau," katanya. (Sigit Dedy Wijaya)