Menteri Kominfo: Perlunya Menggandeng Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Deployment ICT Infrastruktur 5G

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu, sehingga memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan.

"Untuk itu, tentu saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi ke-5 telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur maupun di operasionalnya, tentu itu kita harapkan," katanya seperti dilansir dari siaran pers tertulis kominfo, Kamis (3/6/2021).

Pemilihan teknologi 5G, menurutnya akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar, contohnya pada pemilihan microcells untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmiter akan membutuhkan ruang deployment yang memadai.

"Karenanya kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan mudah dilakukan. Misalnya, microcell bisa dipasang tidak saja melalui menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik bahkan di lampu-lampu lalu lintas," jelasnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, guna menjaga kenyamanan dan keasrian kota, dibutuhkan regulasi agar pembangunan infrastruktur TIK tidak tumpang tindih. 

“(Memastikan) sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik. Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang,” terangnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.

"Jangan sampai  kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

“Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communcation harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa," tegasnya.