Pemilu 2024, Sinergi Antar Penyelenggara Jadi Kunci Sukses

Rapat kerja tentang penyelenggaraan Pemilu mendatang, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP digelar hari ini (15/03/2021)  di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta. Pada kesempatan tersebut Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 salah satunya terletak pada penyelenggaranya. Agar berjalan lancar diharapkan adanya kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seperti dilansir dari dpr.go.id.

 

"Kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan karena di bawah kendali (Mendagri), melainkan karena di bawah kerja sama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP secara bersama," ucap Junimart

 

Pada rapat kerja tersebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini memberikan masukan kepada penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP.

 

Kepada DKPP, ia menyampaikan agar DKPP tidak melulu berbicara tentang laporan dan aduan tanpa melihat bagaimana hak politik dari para pemilih. Ia juga berharap agar tidak ada lagi regulasi-regulasi yang tumpang tindih, dan meminta DKPP tidak hanya bersikap menunggu, namun harus juga bisa turun ke lapangan untuk melihat persoalan yang ada.

 

Terhadap Bawaslu Junimart meminta agar lembaga pengawas pemilu itu bisa melakukan pengawasan mulai dari tahapan-tahapan sampai dengan penetapan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

 

"Kami mohon supaya pesta demokrasi berjalan secara tertib, lancar dan damai, cobalah untuk bersinergi jangan seperti selama ini saling menyalahkan. Supaya tidak timbul konflik internal dalam tanda petik nantinya, KPU bisa berkoordinasi dengan Bawaslu yang dipimpin oleh Kemendagri sebagai mediatornya," kata Junimart.

 "Selain itu, suksesnya pesta demokrasi 2024 ini, kita tidak boleh mengabaikan peranan dari Pemerintah Daerah. Pemda ini betul-betul harus kita rangkul dan kita mintai juga pertanggungjawaban terkait Pilkada ini," tuturnya.

 

Terkait permasalahaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Junimart mengatakan, DPT sangat penting dan urgent sekali, karena inilah yang selalu menjadi sumber masalah. "Kenapa KPU dan Bawaslu tidak bersinergi dengan Kemendagri menyangkut NIK dan e-KTP. Kami sudah melihat bagaimana Ditjen Dukcapil memiliki data yang sangat lengkap. Hal ini harus menjadi perhatian yang penuh kepada KPU dan Bawaslu," ujarnya.

 

Pada kesempatan itu,  politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan juga terkait penentuan waktu pelaksanaan Pilkada, yakni pada November 2024 oleh KPU.

 

"Apakah KPU tidak pernah memikirkan kalau terjadi sengketa. Kalau November pemungutan suara, lantas kapan penetapannya. Bisa jadi 2025. Jadi filosofi dari Pilkada serentak itu menjadi bias semua," tandasnya.

 

Bagaimana dengan KPU yang sudah menerapkan tahapan-tahapan Pilkada serentak, tambahnya.  "Kita berpacu dengan waktu, oleh karenanya tolong diperhatikan apakah memang harus November. Kalau undang-undang mengatakan iya, tentu Mendagri harus mengetahui bagaimana solusinya nanti," imbuhnya.

 

"Saya meminta KPU membuat simulasi yang betul-betul simulatif supaya kita juga transparan keluar. Simulasinya nanti bisa bisa dilakukan secara sinergi antara KPU dan Bawaslu. Kita tidak mau ada konflik-konflik internal," pungkasnya.