Pemkab Pacitan Akui, Banyak Korban Bencana Yang Belum Terdata
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengakui memang masih banyak korban bencana banjir dan longsor 2017 yang belum mendapat bantuan pembangunan rumah. Salah satu penyebabnya adalah proses pendataan saat itu yang dinilai terlalu singkat.
Halo Berita
Halopacitan, Pacitan—Seperti yang dilaporkan Halopacitan sebelumnya, sejumlah warga korban bencana di Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung tidak tersentuh bantuan pembangunan rumah. Beberapa dari mereka bahkan harus membangun sendiri gubuk ukuran 2x3,5 meter untuk tempat tinggal.
Heru Tunggul Widodo, ST, Sekretaris Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan mengatakan bahwa proses pendataan terhadap korban bencana alam pada November 2017 lalu sangat cepat. Sehingga memang ada yang belum terdata untuk bantuan bedah rumah.
"Karena dulu itu diminta oleh pusat untuk segera merekap data korban bencana agar segera dilaporkan dan Pak Jokowi ke sini itu data harus sudah lengkap. Kita juga terjunkan semua teman-teman ke lapangan bersama TNI, bayangkan waktunya itu hanya satu minggu dan medan Pacitan itu berbukit tidak mudah dijangkau," katanya Jumat (02/11/2018).
Seperti diketahui setelah bencana November, Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah tempat yang menjadi korban banjir di Pacitan pada Sabtu (9/12/2017). Saat itu Presiden meminta penanganan benacna dilakukan dengan cepat/
Di lapangan, banyak permasalahan pendataan yang ditemukan, selain akses medan yang sulit dijangkau dan waktu yang hanya satu minggu, seperti korban tidak punya tanah lagi, kemudian korban itu tidak punya famili. Karena longsor sehingga memutus akses jalan dan sulit untuk melakukan pendataan.
Menurut Heru, kendala lainnya dalam pendataan juga terjadi perbedaan data, semisal pada desa A salah satu orang menemukan lima keluarga terdampak bencana lengkap beserta nama dan jumlah jiwanya, orang lainnya menemukan tujuh keluarga tetapi tidak lengkap beserta nama dan jumlah jiwanya, "Karena waktu yang singkat tadi, sehingga, yang dipakai tersebut yang by name by address," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, pada saat pendataan yang dilakukan oleh kepala desa lama, kemudian waktu verifikasi data oleh kepala desa baru, kemungkinan ada keputusan dari kepala desa baru yang membatalkan data yang lama ataupun sebaliknya karena beberapa alasan yang menguatkan, seperti, salah satu korban bencana yang tidak mendapat bantuan mungkin dipandang lebih mampu, masih bisa tinggal walaupun ikut saudara ataupun bisa membangun sendiri.
"Jadi permasalahan di lapangan itu banyak, dan terungkap setelah kita melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi yang jelas kita tetap mendata semua, dan akan mendapat bantuan, tetapi juga melihat apa nanti bantuan yang akan diberikan, entah itu perlengkapan rumahnya ataupun lainnya. Paling tidak nanti ditemukan akomodasi, walaupun tidak langsung tapi secara bertahap," Imbuhnya