Halopacitan, Pacitan—Endang Surjasri, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengatakan sejak beberapa hari pihaknya sudah berusaha menghubungi pihak Wonosobo untuk mengkonfirmasi tentang branding yang mirip tersebut.
"Akan kami bicarakan secara serius dan cepat, karena logo kita sudah dilaunching sejak 2013 barangkali Wonosobo belum tahu. Jika kenyataannya begitu ya harus kita minta agar diubah, karena mencari branding Pacitan itu susah dan disaksikan oleh Kemenpar," ujarnya saat dihubungi Halopacitan Jumat (13/07/2018).
Dia pun sangat berharap ada kejelasan dari pihak Wonosobo," Kami berharap hari ini sudah ada konfirmasi resmi dari sana," imbuhnya.
Sementara Budi Hartoko, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata di Disparpora Pacitan, mengatakan Pacitan Paradise of Java diluncurkan pada 19 Februari 2013 disertai logo dan lagunya.
"Kemarin saya sudah ditelpon pihak Budaya dan Pariwisata Yogyakarta dan sudah saya terangkan keberadaan Pacitan Paradise of Java, cuma tanggapannya ‘ya,ya’ gitu saja bahkan yang tanya staf ahlinya pariwisata Yogyakarta,"
Logo dan branding Paradis of Java Kabupaten Pacitan
Lebih lanjut Budi menambahkan, pihaknya telah menggunakan tagine ini untuk road show kepariwisataan di berbagai daerah. "Kami sudah pasang baner di Bandara Yogyakarta pakai logo dan branding Pacitan Paradise of Java, liflet dan booklet dan aplikasi di ponsel," paparnya.
Sebagaimana dilaporkan Suara Merdeka, Perintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo berencana meluncurkan logo city branding miliknya saat momen Hari Jadi Wonosobo 193 Tahun. Logo city branding dan slogan yang dipilih, Wonosobo adalah The Paradise of Java.
Saat ini logo tersebut dalam tahap penyempurnaan. "Kami sengaja melakukan focus group discussion (FGD) III ini untuk meminta masukan penyempurnaan logo. Insya Allah sebentar lagi akan kami luncurkan," ujar Kepala Bappeda Wonosobo Amin Suradi.
Menurut dia, proses perumusan brand daerah sudah dilakukan sejak 2017. Tahapan branding atau pencitraan dimulai dengan sosialisasi nilai penting citra. Pada tahap pertama, diskusi grup terarah (FGD) bersama pemangku kepentingan terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor, industri pariwisata, budayawan, media dan genpi. (Sigit Dedy Wijaya)