Simak Respons Para Pimpinan Daerah Terkait Demo Penolakan UU Cipta Kerja : Beda Anies, Kang Emil, Ganjar, dan Risma

Pascadisyahkannya UU Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) gelombang penolakan terjadi dimana-mana. Setiap Kepala Daerah dan style kepemimpinan masing-masing mempunyai cara berkomunikasi dan sikap yang berbeda-beda.

Inilah cara berkomunikasi dan respons Kepala Daerah menghadapi para demonstran setelah DPR RI ketok palu untuk mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kemarin, seperti dilansir dari TrenAsia.com

 

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji di hadapan para demonstran akan membawa aspirasi mengenai UU Cipta Kerja ke rapat antargubernur se-Indonesia.

“Tapi saya sampaikan agar kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirasi dengan tertib dan baik. Kita juga sama-sama mengakhiri aksi dengan lagu Bagimu Negeri sebagai pengingat agar semua perjuangan adalah untuk negeri, jangan yang lain,” kata Anies di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

Di Ibu Kota, ada sekitar 18 halte Transjakarta yang dibakar dan dirusak massa tak dikenal. Dua pos polisi dibakar, Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dirusak. Bahkan, Transjakarta mengaku rugi hingga Rp45 miliar akibat kerusakan itu.

2. Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil akan menyampaikan surat berisi aspirasi dari buruh di Provinsi Jawa Barat.

Surat itu menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aspirasi para buruh Jabar ini akan disampaikan secara resmi melalui Surat Gubernur Jabar kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI.

“Saya sudah menandatangani surat yang isinya adalah surat penyampaian aspirasi dari buruh se-Jawa Barat. Surat pertama dari buruh kepada DPR dan kedua kepada Presiden,” ujar Kang Emil saat menemui langsung para buruh se-Jabar yang menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, dilansir Antara.

Ridwan Kamil didampingi Kepala Kepolisian Daerah Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto. Ridwan Kamil menemui para demonstran yang berunjuk rasa yang memenuhi kawasan Gedung Sate Bandung.

Sebelum menemui para demonstran, dilakukan pula pertemuan antara Kang Emil dengan 10 orang perwakilan buruh di Aula Barat Gedung Sate. Demonstrasi oleh para buruh terkait disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020.

3. Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendatangi pedemo UU Cipta Kerja yang diamankan di Mapolrestabes Semarang karena diduga melakukan tindakan anarkistis saat berunjuk rasa.

Di hadapan Ganjar, pendemo yang tercatat masih berstatus pelajar dan beberapa buruh itu mengaku hanya ikut-ikutan saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Jateng. Mereka juga mengaku tidak mengetahui isi tuntutan maupun hal-hal yang dipermasalahkan pada UU Cipta Kerja.

Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan diseminasi untuk mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.

Menurut dia, jika sejak awal hal itu dilakukan maka aksi anarkistis saat unjuk rasa seperti di Kota Semarang ini bisa dihindari.

“Maka saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya ‘judicial review’ saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan,” katanya.

4. Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meluapkan amarahnya kepada pendemo yang melakukan perusakan sejumlah fasilitas umum saat demo menolak UU Cipta Kerja di kawasan Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis malam.

Risma menghampiri salah seorang pendemo yang ditangkap petugas kepolisian usai unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja diwarnai kerusuhan dan perusakan sejumlah fasilitas umum.

“Kamu dari mana?,” kata Risma dengan nada suara tinggi kepada seorang pendemo yang diamankan polisi.

Pendemo itu mengaku datang dari Madiun, Jatim. Ia ditangkap petugas kepolisian karena diduga terlibat bentrokan dan perusakan fasilitas umum saat mengikuti demo tolak UU Cipta Kerja.

Risma yang emosional merasa tidak terima lantaran fasilitas umum dan pot-pot tanaman di kotanya dirusak oleh para pendemo tolak UU Cipta Kerja.

“Kamu tahu, aku bangun ini untuk rakyatku juga, kenapa kamu rusak kotaku? Kenapa kamu enggak rusak kotamu sendiri?” ujar Risma dengan nada tinggi.

Wali kota perempuan pertama di Surabaya itu terus memarahi pendemo itu. Risma tidak terima karena Kota Surabaya yang telah dia bangun dengan susah payah dirusak.

Risma lalu meminta aparat kepolisian untuk membawa pendemo tersebut diproses secara hukum. “Sudah pak polisi, bawa saja,” katanya.

Sementara itu, pendemo yang masuk berusia muda itu tidak merespons apapun saat dimarahi Risma. Ia hanya meminta maaf dan meringkuk di depan Risma. “Saya mohon maaf bu,” kata pemuda itu.

Setelah memarahi pemuda itu, Risma bersama jajarannya lalu membersihkan Jalan Gubernur Suryo. Ia memunguti bebatuan, sandal dan pecahan kaca bekas kerusuhan demo.