Sinergikan Bantuan Sosial, Gubernur Khofifah Minta Semua Tepat Sasaran

Seluruh bantuan sosial maupun program jaring pengaman sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah diharapkan Gubernur Khofifah efektif mengentaskan kemiskinan di tengah pandemi COVID-19.

 

Empat hari yang lalu Pemprov Jatim menyelenggarakan Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan, Selasa kemarin (25/08) giliran Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang digelar di Hotel Dafam Surabaya.

 

Rekonsiliasi ini diikuti oleh 145 Tenaga Ahli Program Pemberdayaan Pembangunan Desa (P3MD) dan 30 Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Desa PDTT Hubungan Antar Lembaga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT.

 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dilansir dari laman humas pemprov jatim menegaskan,  rekonsiliasi ini penting untuk bisa menyingkronkan program lintas elemen agar bisa saling bersinergi, berkolaborasi dengan satu tujuan bisa mengentaskan masyarakat Jawa Timur dari belenggu kemiskinan.

 

Selain itu Khofifah juga menyebut rekonsiliasi ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai bantuan sosial dari pemerintah, maupun pemerintah daerah sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak Pandemi COVID-19 agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

 

“Saya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pendamping Desa dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini banyak bersinggungan dengan bantuan yang masuk ke desa bisa bersinergi, berkolaborasi. Kalau bahasa saya harus ‘nyekrup’ agar program yang masuk ke desa khususnya Bansos Tunai dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat jumlah” terang Khofifah.