YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bersama Wakil Walikota Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, meresmikan Teras Malioboro I dan Teras Malioboro II sebagai tempat baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro, Rabu (26/01). Peresmian Gedung baru ini juga dihadiri oleh perwakilan PKL Malioboro.
Peresmian dilakukan di Gedung Eks Bioskop Indra, Ngupasan Kota Yogyakarta, yang merupakan Teras Malioboro I. Sementara itu, Teras Malioboro II bertempat di Gedung Eks Kantor Dinas Pariwisata, tepatnya di sebelah utara Kantor DPRD Provinsi DIY. Relokasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi para PKL untuk berjualan, baik dari segi legalitas tempat usaha dan kenyamanan pembeli.
“Kami konsisten dalam arti membina tetapi juga tetap memasarkan, baik yang ada di sini (Teras Malioboro I) maupun sementara yang ada di Dinas Pariwisata di sebelah DPRD Provinsi. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih,” ujar Ngarsa Dalem.
Ngarsa Dalem berharap pemindahan ini memberikan ruang bagi para PKL untuk berjualan dengan lebih nyaman dan semakin berkembang. Ia juga memohon kepercayaan para PKL dan masyarakat Jogja dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk membangun Jogja yang makin tertib dan makin indah. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jogja.
"Meskipun Jogja tidak didesain sebagai Kota Metropolitan, ekonomi masyarakat tetap harus tumbuh dan sejahtera," kata Ngarsa Dalem. Hal ini didukung dengan adanya Bandara Internasional dan infrastruktur yang memudahkan wisatawan berkunjung dan berbelanja di Jogja. Sehingga PKL dan UMKM bisa turut menumbuhkan perekonomian.
“Kami pun juga membangun infrastruktur, seperti kereta api dan sebagainya bagaimana Jogja ini bisa dihubungkan dengan Madiun maupun Kutoarjo. Dalam arti makin banyak yang menopang untuk membangun pertumbuhan ekonomi Jogja,” jelas Ngarsa Dalem.
Sri Sultan juga menyebutkan bahwa seluruh PKL yang berpindah ke Teras Malioboro tidak akan dipungut biaya atau retribusi apa pun selama satu tahun anggaran. Selain itu, Sri Sultan berharap pihak PKL dan masyarakat berkenan terus berkomunikasi dengan pihak Pemda DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta jika menjumpai permasalahan terkait.
“Jadi nanti kalau ada kekurangannya bisa komunikasi sama kami maupun kotamadya yang nanti tim Pemda ini berkantor di muka sebelah Selatan. Nanti tim manajemen untuk Malioboro,” jelas Sri Sultan.
Pada kesempatan tersebut, Heroe Poerwadi menambahkan bahwa proses relokasi PKL ini tidak membuat Malioboro menjadi berbeda dari sebelumnya. Malioboro tetap menjadi pusat belanja oleh-oleh, pusat jajanan, dan pusat untuk membuat vlog atau foto-foto bagi wisatawan maupun masyarakat Jogja.
“Justru pengunjung bisa memilih untuk belanja oleh-oleh jajanan di Teras Malioboro I, Teras Malioboro II, Pasar Beringharjo, juga di sepanjang pertokoan. Jadi malah semakin lengkap fasilitas yang dibuka untuk pengunjung,” imbuh Heroe. (*)
Tulisan ini telah tayang di jogjaaja.com oleh Ties pada 28 Jan 2022