Vaksin, Salah Satu Penentu Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia sekitar 7 bulan yang lalu, telah menggerus banyak sendi kehidupan, termasuk ekonomi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat akan sangat bergantung pada ketersediaan vaksin COVID-19.

Seluruh dunia sedang menunggu ketersediaan dan ujicoba vaksin. Dilansir dari trenasia.com, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ketika vaksin itu telah ditemukan maka tugas pemerintah berikutnya adalah mendistribusikan dan mengelola penanganan dan penyembuhan secara cepat agar pemulihan dapat terjadi.

“Apakah vaksin akan segera ditemukan dan bisa didistribusikan ini memiliki implikasi luar biasa terhadap kegiatan seluruh masyarakat termasuk aspek ekonomi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (27/08).

Pandemi COVID-19 menurut Sri Mulyani merupakan bencana nasional yang mempengaruhi seluruh faktor paling dalam di kehidupan masyarakat mulai dari interaksi secara sosial, politik, kultural, serta ekonomi.

Perekonomian di seluruh negara mengalami tekanan dan banyak yang terkontraksi termasuk Indonesia yakni pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen.

“Penurunan ini diakibatkan karena konsumsi masyarakat merosot, investasi mengalami kontraksi, dan kegiatan ekspor-impor juga menurun sangat tajam,” ujarnya.

Untuk mengatasi itu semua pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan dampak COVID-19 yang salah satunya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sri Mulyani menyebutkan program PEN yang dijalankan membutuhkan biaya sangat besar sedangkan sumber daya penerimaan negara yaitu pajak sedang tertekan sehingga batas defisit dinaikkan menjadi 6,34 persen.

 

“Program pemulihan ekonomi membutuhkan resources sangat besar sementara penerimaan pajak mengalami penurunan sehingga negara mengalami defisit di atas 6 persen,” katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan menjalankan program PEN dengan cepat dan akurat serta tetap akuntabel dalam situasi darurat saat ini.

“Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah dalam situasi extraordinary dan emergency harus tetap akuntabel,” tegasnya.