JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kppu">(KPPU</a>) menaikan status hukum dari tahap Penyelidikan ke tahap Pemberkasan, terkait kasus dugaan kartel minyak goreng di berbagai perusahaan.Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat terdapat 27 terlapor dalam perkara kartel minyak goreng ini yang diduga melanggar dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni pasal 5 (tentang penetapan harga) dan pasal 19 huruf c (tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang dan jasa).Direktur Investigasi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kppu">KPPU</a>, Gopprera Panggabean mengatakan,<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/kppu"> </a>pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan terkait kasus kartel ini sejak 30 Maret 2022.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/sepekan-terjadi-162-gempa-warga-pacitan-diminta-waspada">Sepekan Terjadi&nbsp;162&nbsp;Gempa, Warga Pacitan Diminta Waspada</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/10-negara-ini-memiliki-tingkat-obesitas-tertinggi-di-dunia">10 Negara Ini Memiliki Tingkat Obesitas Tertinggi di Dunia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/banyak-sd-tidak-mendapat-murid-dewan-akan-panggil-disdik-pacitan">Banyak SD Tidak Mendapat Murid, Dewan akan Panggil Disdik Pacitan</a></li></ul>"KPPU telah mulai melakukan Penyelidikan atas kasus tersebut sejak 30 Maret 2022 dengan nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia," kata Gopprera dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu, 20 Juli 2022.Menurut Gopprera, KPPU saat ini telah mengantongi dua jenis alat bukti yang ada. Sehingga nantinya kasus ini dapat diteruskan ke tahap pemberkasan.Nantinya, dalam proses pemberkasan tim KPPU akan melakukan penelitian kembali terkait laporan hasil penyidikan dari&nbsp; tim investigator dan menyusun laporan dugaan pelanggaran yang akan dibacakan investigator penuntutan KPPU dalam sidang majelis pemeriksaan pendahuluan.Sebelumnya, endusan kartel minyak goreng ini terlihat dari tren penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) pada masa dan pasca larangan ekspor CPO tidak diiringi oleh penurunan harga minyak goreng kemasan.Dalam temuannya, diduga ada ketimpangan penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit secara nasional. Ketimpangan ini berpotensi membawa permasalahan persaingan usaha terkait penguasaan lahan dan kontrol di sisi hilir produk.&nbsp;<h4>Berikut 27 Perusahaan terlapor dugaan kartel:</h4>1. PT. Asian Agro Agung Jaya2. PT. Batara Elok Semesta Terpadu3. PT. Berlian Eka Sakti Tangguh4. PT. Bina Karya Prima5. PT. Incasi Raya6. PT. Selago Makmur Plantation7. PT. Agro Makmur Raya8. PT. Indokarya Internusa9. PT. Intibenua Perkasatama10. PT. Megasurya Mas11. PT. Mikie Oleo Nabati Industri12. PT. Musim Mas13. PT. Sukajadi Sawit Mekar14. PT. Pacific Medan Industri15. PT. Permata Hijau Palm Oleo16. PT. Permata Hijau Sawit17. PT. Primus Sanus Cooking Oil Industrial (Priscolin)18. PT. Salim Ivomas Pratama19. PT. Smart, Tbk./PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.20. PT. Budi Nabati Perkasa21. PT. Tunas Baru Lampung Tbk22. PT. Multi Nabati Sulawesi23. PT. Multimas Nabati Asahan24. PT. Sinar Alam Permai25. PT. Wilmar Cahaya Indonesia26. PT. Wilmar Nabati Indonesia27. PT. Karyaindah Alam Sejahtera<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dugaan-kartel-minyak-goreng-ini-daftar-27-perusahaan-yang-dilaporkan-ada-musim-mas-hingga-wilmar">www.trenasia.com</a> oleh Nadia Amila pada 20 Jul 2022&nbsp;</blockquote>

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Pedagang menunjukkan minyak goreng kemasan di kiosnya Pasar Senen, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Ilustrasi Minyak Goreng -1.jpg

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menaikan status hukum dari tahap Penyelidikan ke tahap Pemberkasan, terkait kasus dugaan kartel minyak goreng di berbagai perusahaan.

27 Perusahaan Ini Diduga Jadi Biang Kacaunya Harga Minyak Goreng