Apa Itu GovTech? Simak Rencana Peluncurannya oleh Prabowo pada 17 Agustus 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan GovTech pada 17 Agustus 2025. GovTech, atau Government Technology, merupakan platform digital yang menyatukan berbagai aplikasi layanan publik dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu sistem terintegrasi.

“Presiden ingin meresmikan atau launching program government technology yang akan menyatukan semua 'apps' yang ada di kementerian/lembaga,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Jakarta, dikutip Kamis, 20 Maret 2025.

Tujuan dari adanya GovTech ini adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengurangi praktik korupsi, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. GovTech merupakan inisiatif pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menyederhanakan dan mengoptimalkan layanan publik. 

Melalui GovTech, semua proses administrasi, mulai dari pembayaran pajak, penyaluran bantuan sosial, hingga perizinan usaha, akan dilakukan secara digital dan terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat memangkas birokrasi yang rumit, mengurangi potensi korupsi, dan memastikan layanan publik lebih cepat dan akurat. 

• Waspada! Kenali Penipuan yang Marak Terjadi Jelang Lebaran
• BRI Pastikan E-Channel Handal, Transaksi Lebaran Aman dan Lancar
• Berkah Ramadan, Omzet Pengusaha Kosmetik Binaan BRI Melonjak Tajam

Empat Pilar GovTech 

GovTech diklaim didesain dengan empat pilar utama yang menjadi fondasi transformasi digital pemerintahan. 

Pilar pertama adalah optimalisasi penerimaan negara, di mana GovTech akan menggunakan sistem seperti Coretax untuk pengelolaan pajak dan Simbara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sistem ini dirancang untuk memastikan semua penerimaan negara tercatat secara transparan dan akurat. 

Pilar kedua adalah efisiensi belanja negara, yang akan diwujudkan melalui e-Catalogue 6.0. Dengan sistem ini, pemerintah dapat melakukan pengawasan real-time terhadap pengeluaran negara. 

Dilengkapi dengan analisis otomatis dan integrasi lintas kementerian/lembaga, sistem ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih efisien.

• Link Live Streaming Australia Vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
• Disahkan Pagi Ini, Berikut Daftar Kritik UU TNI
• Resmi Disahkan, Berikut Rincian Revisi UU TNI

Pilar ketiga adalah digitalisasi pelayanan publik, yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, pembuatan SIM, paspor, serta layanan pendidikan dan kesehatan. 

Semua layanan ini akan tersedia dalam satu platform terpusat, mengurangi kebutuhan masyarakat untuk antre atau menghadapi birokrasi yang rumit.

Pilar keempat adalah kemudahan berusaha, di mana GovTech akan memperbarui sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan usaha. 

Sistem ini dirancang agar lebih cepat dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menarik investasi asing.

"Sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi," ucap Luhut.

Salah satu inovasi dalam GovTech adalah kebijakan kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima, sehingga lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi kebocoran. 

Diperkirakan, kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun. Selain itu, Presiden Prabowo juga berencana bertemu dengan ratusan anak muda yang menjadi penggagas GovTech. 

"Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian," kata Luhut.

Partisipasi generasi muda ini diharapkan dapat membawa perspektif segar dan inovatif dalam pengembangan platform ini.

Peluncuran GovTech diharapkan membawa dampak strategis bagi Indonesia, antara lain meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik, sehingga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. 

Selain itu, digitalisasi ekonomi melalui kewajiban rekening bank bagi setiap keluarga akan mendorong inklusi keuangan serta mempercepat transformasi ekonomi digital. 

Di sisi lain, sistem OSS yang lebih cepat dan terintegrasi akan semakin memudahkan pelaku usaha, terutama UKM, serta menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 20 Mar 2025 

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 21 Mar 2025