PACITAN- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengeluarkan aturan terkait kartu Peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli.&nbsp;Dalam surat Kementerian ATR/BPN, aturan itu sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/pantai-pangasan-keindahan-di-ujung-jalan-berliku">Pantai Pangasan, Keindahan di Ujung Jalan Berliku</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/harus-jatuh-bangun-yasinta-kini-sukses-jual-coconut-chips-hingga-luar-negeri">Harus Jatuh Bangun, Yasinta Kini Sukses Jual Coconut Chips Hingga Luar Negeri</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/bupati-aji-dorong-siswa-smk-update-kemampuan">Bupati Aji Dorong Siswa SMK Update Kemampuan</a></li></ul>Maka dalam rangka menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib lmandatory) berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah djubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh penduduk wajib menjadi pescrta janinan kesehatan termasuk warga negara asing (wNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rrimah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.(*)<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://kabarsiger.com/read/aturan-baru-kartu-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-rumah">kabarsiger.com</a> oleh Yunike Purnama pada 17 Feb 2022&nbsp;</blockquote>

AMIRUDDIN ZUHRI.png

trenasia.com

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengeluarkan aturan terkait kartu Peserta BPJS Kesehatan. 

Aturan Baru, Jual Beli Rumah Harus Punya BPJS Kesehatan