JAKARTA - Pihak Twitter telah menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum setelah Elon Musk dilaporkan secara formal telah mundur dari perjanjian akuisisi.

Hal ini disampaikan oleh pimpinan Twitter, Bret Taylor dalam tweet yang diunggah pada Sabtu, 9 Juli 2022.

“Dewan Twitter berkomitmen untuk menutup transaksi dengan harga dan persyaratan yang disepakati dengan Musk dan berencana untuk mengambil tindakan hukum untuk menegakkan perjanjian merger. Kami yakin kami akan menang di Delaware Court of Chancery,” tegas Bret Taylor melalui akun pribadinya.

Pada hari Jumat, 8 Juli lalu, Elon Musk mengatakan bahwa ia mengakhiri kesepakatan senilai US$44 miliar atau setara Rp659 trilliun (asumsi kurs Rp14.976,95 per dolar AS) untuk membeli Twitter.

• Banyak Jalan Rusak, GMAS akan Wadul ke Pemprov
• Penjualan Hewan Kurban Melejit 100 Persen
• Ke Pacitan, Ibas Borong Kolong Klihtik

Namun, dalam surat yang dikeluarkan oleh pengacara Elon kemarin, disebutkan perusahaan media sosial itu telah melanggar beberapa ketentuan dalam perjanjian merger, seperti dikutip dari Reuters.

Pengacara Elon mengatakan Twitter telah gagal atau menolak untuk menanggapi beberapa permintaan informasi tentang akun palsu atau spam pada platform itu.

"Twitter melakukan pelanggaran material terhadap beberapa ketentuan perjanjian itu, tampaknya telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan yang dipercaya oleh Elon saat pertama memasuki Perjanjian Penggabungan," kata pengajuan tersebut.

Elon juga menegaskan pilihannya untuk mundur karena Twitter memecat para eksekutif berpangkat tinggi dan sepertiga dari tim akuisisi bakat. Langkah ini dianggap melanggar kewajiban Twitter untuk "melestarikan secara substansial komponen material dari organisasi bisnisnya saat ini."

Keputusan Elon kemungkinan akan menghasilkan pergelutan hukum yang berlarut-larut antara orang terkaya di dunia itu melawan perusahaan media sosial berusia 16 tahun tersebut.

Kebanyakan kasus sengketa merger dan akuisisi di pengadilan Delaware berakhir dengan negosiasi ulang oleh perusahaan atau pihak pengakuisisi yang membayar jumlah kesepakatan untuk pergi.

Jarang ada kasus yang berakhir dengan hakim yang meminta agar transaksi diselesaikan. Hal ini didasari oleh perusahaan yang kebanyakan ingin segera menyelesaikan masalah yang ada dan melanjutkan operasional.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Fadel Surur pada 09 Jul 2022