Pemerintah akan membiayai program vaksinasi COVID-19 dari penerimaan pajak tahun 2021. Vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 181,5 juta warga.
&nbsp;
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Desa Nugraha mengungkapkan program vaksinasi COVID-19 memerlukan dana sebesar Rp58,18 triliun. Anggaran tersebut diperlukan untuk pengadaan 426,8 juta dosis vaksin. Sebesar 10% dosis tersebut dialokasikan untuk mengantisipasi adanya vaksin yang rusak maupun hilang, seperti dilansir dari trenasia.com Selasa (23/3/2021).
&nbsp;
&ldquo;Dana tersebut tidak haya untuk pembelian vaksin saja. Tapi juga untuk distribusi, termasuk pelaksanaaan vaksinasi itu totalnya Rp58,18 triliun,&rdquo;&nbsp; ungkapnya, dalam Talkshow Spectaxcular 2021: Pajak untuk Vaksin, Senin, 22 Maret 2021.
&nbsp;
Selain vaksinasi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, penerimaan pajak tahun ini bakal masuk ke belanja negara untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu anggaran mencapai Rp699,43 triliun.
&nbsp;
&ldquo;Uang pajak akan digunakan untuk membeli vaksin yang saat ini harus kita impor, serta pada saatnya nanti membeli dan mengadakan vaksin yang kita produksi di dalam negeri,&rdquo; ujar Suahasil.
&nbsp;
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia menuturkan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia saat ini berjalan dengan lancar. Siti merinci, penerima vaksin dosis pertama sudah mencapai 5,7 juta orang, sebanyak 2,4 juta orang di antaranya sudah menerima dosis kedua.
&nbsp;
Siti menganggap Indonesia tergolong sukses melaksanakan vaksinasi COVID-19 di tengah ketatnya persaingan global mendapatkan vaksin. Siti pun berharap, target vaksinasi 181,5 juta orang dapat terlaksanan pada tahun ini.
&nbsp;
&ldquo;Kita cukup bangga karena dibandingkan negara-negara lain di dunia, kita termasuk negara dengan nomor 8 pemberi vaksin terbanyak,&rdquo; kata Siti.
&nbsp;
Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan total penerimaan pajak sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp2750 triliun. &nbsp;Dengan demikian, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021 berada di angka 5,7%.
&nbsp;
Namun demikian, pada tahun ini, penerimaan pajak melonggar seiring dengan banyaknya insentif perpajakan yang digulirkan. Suahasil menjelaskan kebijakan itu diberikan untuk memberikan dukungan wajib pajak kepada Indonesia.
&nbsp;
Di tahun lalu, pemerintah memberikan insetif perpajakan mencapai Rp56 triliun. Insentif tersebut digulirkan sebagai upaya mengurangi beban wajib pajak ketika terjadi penurunan aktivitas perekonomian.
&nbsp;
&ldquo;Pemerintah memberikan relaksasi dengan&nbsp;mengurangi pembayaran PPh pasal 21, 22 impor, restitusi pajak pertambahan nilai yang dipercepat, juga insentif-insentif pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Pada 2020, jumlah insentif yang diberikan Rp 56 triliun,&rdquo; ucap Suahasil.

Nampak sejumlah karyawan dan pemilik toko saat mengikuti vaksinasi massal tahap kedua di Mal Tangerang City, Tangerang, Banten, Senin 1/3/2021 Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Diambil dari Pajak,  Program Vaksinasi COVID-19 Butuhkan Dana Rp58,18 Triliun

Pemerintah akan membiayai program vaksinasi COVID-19 dari penerimaan pajak tahun 2021. Vaksinasi ini akan menyasar sebanyak 181,5 juta warga.