Honorer K-2 Pacitan Mengadukan Nasib ke Bupati
Sekitar 16 guru honorer K-2 dari berbagai lembaga sekolah yang ada di Kabupaten Pacitan pada Senin (19/11/2018) datang menemui Bupati Pacitan Indartato.
AZ
Author
Halopacitan, Pacitan— Kedatangan para guru tersebut ditemui bupati dalam ruang tertutup. Banyaknya guru honorer yang tidak lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menjadi alasan kedatangan para guru tersebut.
Bambang, S.Pd, Ketua Honorer K-2 Tahun 2005 yang ikut pertemuan tersebut mengatakan kedatangan para guru tersebut untuk meminta kepada pemerintah daerah khususnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kepelatihan Daerah (BKD), dapat membantu agar para guru honorer K-2 bisa diangkat sebagai PNS.
"Yang jelas temen-temen K-2, karena pengabdiannya sudah 14-15 tahun lebih, mohon kepada Pemda khususnya BKD ada kebijakan dari daerah yang bisa diakomodasi oleh pusat. Dan yang kita harapkan sesuai kuota, bukan lagi grade-grade nilai yang didapatkan oleh peserta tes," ungkap Bambang kepada Halopacitan, Senin (19/11/2018) siang.
Sebenarnya, lanjut Bambang, BKN pusat sudah menetapkan kuota kebutuhan formasi untuk K-2 di Pacitan sebanyak 23. Dari jumlah itu hanya hanya 22 orang yang ikut tesd an hanya delapan yang lolos. "Permintaan atau kuota 23, yang daftar 22, dengan harapan besar bisa diterima semua, itu harapan dari temen-temen K-2," kata Bambang yang lolos seleksi PNS pada 2011 dan sekarang mengajar di SDN Jetak I Kecamatan Tulakan tersebut.
Ditanya bagaimana tanggapan Bupati Pacitan, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap akan memperjuangkan terkait usulan ataupun permintaan dari Honorer K-2, yang telah mengabdi belasan tahun tersebut.
"Pak Bupati menyampaikan, Pemda hanya sebagai pelaksana tugas dari pusat, namun juga masih sangat berharap beberapa usulan yang akan di bawa melalui BKD untuk ke BKN bisa diakomodasi. Tetap memperjuangkan mudah-mudahan dari kuota 23 sebisanya untuk diranking sesuai kebutuhan kuota," jelasnya.
Bambang membeberkan kondisi guru honorer benar-benar memprihatinkan karena gaji yang diperoleh sangat minim. “Uang transportasi daerah Rp100.000 diterimakan setiap enam bulan sekali. Kalau dari sekolah, tergantung kemampuan masing-masing sekolah ada yang Rp100.000-Rp150.000. Jadi temen-temen honorer K-2 sangat berharap diterima CPNS tahun ini," tambahnya.
Seperti diketahuii dari 1.743 peserta yang telah terverifikasi, yang mengikuti seleksi SKD pada 15-16 November 2018 di Wisma Haji Madiun hanya 1.690 orang, tidak hadir 53 orang. Dari jumlah yang hadir hanya 44 yang lolos SKD.
Sebelumnya Sakundoko Plt. Kepala BKD Pacitan mengatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dengan banyaknya peserta CPNS yang tidak lolos karena semua kewenangan ada di pusat.