Angka penularan COVID yang semakin massif, mendorong Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) untuk menunda rencana belajar tatap muka di Januari 2021.

Penundaan belajar tatap muka menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim bukanlah tanpa alasan, karena kasus COVID-19 yang terus meningkat di akhir-akhir ini.

"Ditambah lagi libur siswa pasca UAS, Natal, dan Tahun Baru. Mobilitas masyarakat tinggi, makanya kami menyuarakan, agar guru, siswa, dan orangtua menunda rencana untuk libur di akhir tahun, demi meredam COVID-19," ungkap dia dalam siaran persnya, Senin (28/12/2020), seperti dilansir dari Kompas.com.

Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri menurutnya tidak tegas dengan diksi memperbolehkan belajar tatap muka dan menyerahkan begitu saja kepada pemerintah daerah (Pemda). Maka dari itu, dia meminta pemerintah pusat dan Pemda untuk menunda belajar tatap muka tahun 2021, khususnya yang berada di zona merah, oranye, dan kuning.

Memang, dia mengaku, rencana belajar tatap muka tidak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona. Adapun di zona hijau, dapat saja melakukan belajar tatap muka, dengan tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Perlu juga tes swab bagi guru dan siswa yang akan melakukan belajar tatap muka. Lalu juga harus dapat izin dari masing-masing orangtua," ungkapnya.

PJJ pilihan terbaik Dia menekankan, jika semua syarat tidak terpenuhi, maka perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan pilihan yang terbaik untuk kembali dijalankan.

"Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, bila Kemendikbud dan Pemda memperbolehkan belajar tatap muka di sekolah mulai awal Januari 2021," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, perpanjangan PJJ bagi siswa bukan merupakan pilihan yang terbaik, apalagi selama sembilan bulan ini siswa tak mengikuti PJJ dengan optimal. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena dari hasil survei yang dilakukan P2G di akhir November 2020 di 100 Kota/Kabupaten dan 29 Provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25 persen, khususnya PJJ melalui metode guru mengunjungi siswanya.

"Kami mendesak agar Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag) jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar konsen pada semua SOP dan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah yang ada di daerah," ujarnya.

Anak-anak sebagai masa depan Indonesia. Oleh karena itu, Satriawan juga meminta Kemendikbud agar tidak pasif menerima atau sekedar mengecek kesiapan sekolah via online. Diharapkan pemerintah juga agresif dan proaktif dalam mengecek kesiapan sekolah secara langsung.

"Optimalisasi peran pengawas sekolah sebagai jembatan sekolah dengan Disdik, koordinasi harus intens dengan Disdik dapat dilakukan Kemendikbud segera," ungkap Satriawan mengakhiri.