Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti dilansir dari Trenasia.com Jumat (29/1/2021)&nbsp; mengungkapkan bantuan KPR berbasis tabungan ini akan disalurkan melalui bank nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerja sama dengan PUPR.
&ldquo;Kami juga meminta pengembang untuk terus membangun rumah bersubsidi untuk MBR sehingga capaian Program Sejuta Rumah bisa terealisasi dengan baik,&rdquo; kata Khalawi, dalam keterangan resmi, Jumat, 29 Januari 2021.
Ia&nbsp; menjelaskan KPR berbasis tabungan bisa dimanfaatkan MBR untuk memiliki hunian yang layak ataupun meningkatkan kualitas tempat tinggalnya.
Adapun untuk mendapatkan bantuan KPR ini, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sebagai berikut.
<ol>
<li>Belum pernah memiliki rumah dan belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah</li>
<li>Memiliki penghasilan sesuai dengan zonasi yang diatur oleh Kementerian PUPR dengan kisaran Rp 6,5 juta untuk rumah tapak, dan Rp 8,5 juta untuk rumah susun (penghasilan joint income bagi yang sudah menikah)</li>
<li>Telah menabung di bank selama tiga bulan dengan batasan minimal saldo pada saat pengajuan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta (tergantung besar penghasilan)</li>
<li>Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP-El), memiliki Akta Nikah untuk pasangan suami istri, memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li>
</ol>
&nbsp;
Seperti diketahui sejak tahun 2016 Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan Bank Dunia memprakarsai National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Nasional Perumahan Terjangkau.
Program Nasional Perumahan Terjangkau merupakan upaya pemerintah untuk memfasilitasi MBR agar dapat memiliki hunian yang layak. Program tersebut juga penting untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui pengembangan skema pembiayaan perumahan, memperluas akses bantuan perumahan, serta mendorong reformasi pengembangan program dan kebijakan perumahan yang layak dan terjangkau di Indonesia.
National Affordable Housing Program (NAHP) atau Program Nasional Perumahan Terjangkau ini didanai melalui pinjaman luar negeri Bank Dunia sebesar US$450 juta.
Kegiatan ini telah efektif berjalan sejak 24 Januari 2018 dan akan berakhir pada 28 Februari 2022. Sedangkan target BP2BT 2021 Loan agreement sebesar 65.896 unit atau setara Rp2,4 triliun.

Iluatrasi: KPR untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Kementrian PUPR Siapkan Bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).