Saat ini, ada 3.886 kepala desa perempuan di Indonesia. Di tangan mereka, terwujud harapan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan kepala desa perempuan, sudah membuktikan peranannya yang luar biasa dalam membangun masyarakatnya, kaumnya yakni kaum perempuan, dan anak-anak yang lahir di desa itu.

Bintang berharap para kepala desa, khususnya yang perempuan, dapat mewujudkann program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) secara seksama.

Pasalnya, desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak. Aparat di desa juga harus memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

Karena itulah, DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan.

“DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA untuk dapat menjawab lima arahan Presiden Joko Widodo, yang dimulai dari tingkat desa,” ucapnya seperti kutip dari siaran pers kemenppa Jumat (11/6/2021).

Kelima arahan yang dimaksud adalah, upaya peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; peningkatan peran ibu/keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

“Selain untuk mewujudkan lima arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi,” kata Menteri Bintang.

Berikut beberapa kisah inspiratif kepala desa perempuan wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA):

Indo Upe

Menjadi kepala desa perempuan pertama di desanya, membuat Indo Upe begitu bersemangat. Pelan tapi pasti, sejumlah program yang pro perempuan dan anak diupayakannya.

Kepala Desa Kalepu, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini pun bergerak cepat. Dia paham kalau kebutuhan utama desanya adalah sarana transportasi bagi warganya, yang jauh dari berbagai layanan publik.

“Saya langsung menyediakan mobil ambulans, karena akses ke layanan kesehatan sangat jauh. Harus melalui Kabupaten Mamuju Tengah untuk sampai ke puskemas. Saya bayangkan ibu-ibu kalau mau bersalin tengah malam mau pakai apa untuk ke puskesmas dan RS, sementara desa gelap gulita jalan rusak dan harus melewati jalan-jalan medan berat untuk sampai ke jalan raya,” kata Upe.

Dalam prakteknya ambulans tidak hanya berfungsi membawa orang sakit atau ibu yang akan bersalin, tapi juga menjadi alat angkut andalan bagi warga desa saat ada acara pernikahan, akikah dan acara urgen lainnya.

Indo Upe merupakan satu dari tiga kepala desa di Kabupaten Mamuju. Menjadi kepala desa perempuan, Indo Upe menunjukkan keberpihakan yang besar terhadap perempuan dan kelompok tertinggal di desanya. Dia memastikan perempuan dan kelompok tertinggal bersuara dalam setiap perencanaan penganggaran desa.

"Tidak hanya hadir, tapi juga bersuara dan menentukan usulan-usulan mereka secara partisipatif," kata Upe Indo pada bincang-bincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di tengah Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), baru-baru ini.

Dari peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan itu, lahirlah anggaran pencegahan perkawinan anak dan penguatan pemberdayaan perempuan. Pada 2019 dananya mencapai Rp133 juta atau 16 persen dari anggaran desa. Pada 2020 turun karena ada perubahan APBD akibat pandemi. Pada 2021 anggaran ini kembali naik menjadi menjadi Rp137 juta.

“Perjalanan ini masih panjang. Masih banyak yang ingin saya lakukan, pembangunan sarana jalan agar perempuan dapat beraktivitas di malam hari dan ingin memberdayakan perempuan buruh panen jagung,” kata Indo Upe menuturkan harapannya.

Nurhalijah

Kepala Desa Jeruju Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Nurhalijah punya cerita berbeda. Dia menggali potensi ekonomi desa dengan melibatkan kelompok perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Desa Wisata.

Bersama kelompok UMKM perempuan binaannya, dilakukanlah pembibitan dan pengolahan pakan ikan secara mandiri. Bibit dan bahan baku pakan ikan bersumber dari desa sendiri.

Disamping itu, pemerintah desa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok perempuan juga mengembangkan Desa Wisata “Eco Tour Park”. Konsep desa wisatanya pun, diupayakan semaksimal mungkin tidak melibatkan pekerja anak.

“Sebanyak 40 persen UMKM di desa kami melibatkan kelompok perempuan. Ada beberapa unit usaha yang kami bentuk dengan melibatkan kelompok perempuan, diantaranya adalah toko bangunan dan pembudidayaan ikan. Kami ,” cerita Nurhalijah.

Selain itu, kelompok perempuan Desa Jeruju Besar juga mengembangkan Unit Usaha Internet Desa. Mereka melatih anak-anak muda di desa mulai dari pemasangan peralatan, jaringan, pengoneksian jaringan, hingga teknisi jaringan, sehingga semua titik RT memiliki jaringan internet. Menurut Nurhalijah internet merupakan suatu kebutuhan pokok untuk mengakses informasi bagi masyarakat desa, khususnya anak-anak sekolah.

Ummi Kalsum

Lebih dari 12 tahun menjabat kepala desa di Desa Cakkebone, Kecamatan Awangpone, Ummi Kalsum telah berhasil mengubah wajah desanya menjadi lebih berseri tanpa kasus perkawinan anak sedikitpun. Perhatian besar juga ada untuk mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali sekolah.

Dua upaya luar biasa itu, belakangan malah menjadi jalan bagi Kabupaten Bone meraih penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan terkait komitmen pemerintah desa dalam menihilkan perkawinan anak sejak tahun 2009. Umi Kulsum bersama seluruh desa di wilayah Bone, telah bahu membahu menihilkan perkawinan anak, sebagai gerbang menuju pembangunan manusia yang lebih baik lagi.

Kini, Umi dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Perempuan Kepala Desa Indonesia di wilayah Bone.

Menanggapi kisah para perempuan kepala desa, Menteri Bintang Puspayoga mengaku sangat bangga dan kagum dengan kiprah mereka. Para perempuan kepala desa telah membuktikan kalau dirinya mampu bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi bahkan pusat.