Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana menyerukan untuk memperbarui kerja sama global melawan kejahatan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pemulihan dari pandemi.

“Pencegahan kejahatan, peradilan pidana dan supremasi hukum memiliki peran kunci dalam memperbarui kontrak sosial antara negara bagian dan penduduknya,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidatonya, disampaikan langsung dari New York, seperti dilansir dari laman un.org Minggu (7/3/2021).

Menyoroti pentingnya Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dalam mengatasi tantangan yang timbul dari pandemi global, ketua PBB mengatakan agenda forum tahun ini menargetkan tanggapan yang diperlukan untuk memperkuat pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam krisis saat ini.

Ini termasuk strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi; tanggapan terintegrasi untuk menopang sistem peradilan pidana, dan merevitalisasi kerja sama internasional dan bantuan teknis untuk mencegah dan menangani semua bentuk kejahatan.

“Kami menghadapi pilihan yang sangat besar. Pemulihan dari pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang telah melanda masyarakat selama beberapa generasi, ”katanya.

Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa masyarakat yang aman dan terjamin adalah prasyarat untuk mencapai pemulihan sosial dan ekonomi.

“Komunitas internasional perlu bekerja sama untuk memperkuat upaya pencegahan kejahatan dan memastikan sistem peradilan pidana yang berfungsi penuh bahkan di tengah krisis COVID-19,” tegasnya,

Ia menambahkan bahwa Jepang menghargai multilateralisme dan bertekad untuk menunjukkan kepemimpinannya yang kuat dalam membangun tatanan internasional pasca-COVID-19.

Kongres PBB ke-14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dilaksanakan ditengah pembatasan COVID 19 selama 6 hari mulai 7 – 12 Maret 2021 di Kyoto Jepang. Pembukaan Kongres juga menampilkan pernyataan dari Yang Mulia Putri Takamado, Menteri Kehakiman Yoko Kamikawa dan Jaksa Agung Makoto Hayashi, serta dari Presiden Sidang Umum PBB Volkan Bozkir, Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Munir Akram dan Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) Ghada Waly.