PACITAN- Tim Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) Periode 4 di Desa Piton, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, melaksanakan kegiatan Pelatihan Survey dan Pemetaan kepada Perangkat Desa Piton.

Pelatihan digelar bertujuan untuk mengenalkan pentingnya Data Spasial dalam perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan Kamis (27/1/2022) di Balai Desa Piton, Kecamatan Punung dihadiri sepuluh Kepala Dusun dan Perangkat Desa Piton.

ketua pelaksana kegiatan Nuril Hidayati menyampaikan pelatihan dilaksanakan karena perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menganut konsep pembangunan dari pinggiran dan desa, seperti yang dicanangkan dalam Nawa Cita atau sembilan agenda.

• Terus Meningkat, Mari Kenali Ciri dan Cara Pencegahan Varian Omicron
• Teras Malioboro Diresmikan, Setahun Tanpa Retribusi
• Jatim Luncurkan Ayo Ngaji Bareng Gaspol untuk Ojol Perempuan

“Kebijakan ini didukung pula dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa pembangunan yang dimulai dari desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan utamanya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan”.

“Namun demikian, belum sepenuhnya perangkat desa memahami tentang Data Spasial dan cara pengumpulan data di lapangan. Sebagai bagian dari program yang diusung oleh tim KKN, pelatihan ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mendorong kemandirian perangkat desa dalam memetakkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan,” Imbuhnya.

Abdul Malik Gusmida selaku Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (ESDAIW) Badan Perencanaan Pembangunan, Penlitian dan Pengembangan ( BAPPEDALITBANG) Kabupaten Pacitan menyampaikan, pentingnya Data Spasial dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

“Pendekatan Perencanaan yang Holistik Integratif Tematik dan Spasial menuntut terintegrasinya perencanaan desa dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Perencanaan Kabupaten dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, salah satunya menuntut adanya konkurensi data dan peta (one data, one map, one plan and one policy) yang efektif,