JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menerbitkan instruksi terbaru tentang lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali.Inmendagri Nomor 63/2021 tersebut menjelaskan instruksi itu berlaku dari 30 November 2021 sampai dengan 13 Desember 2021. &nbsp;Instruksi dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 3, 2 dan 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.&nbsp;"Untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19," tulis Inmendagri.Pada instruksi pertama yang ditujukan bagi gubernur di Jawa-Bali, yakni mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 1 sampai 3. Dalam daftar yang ada Pacitan masuk ke level 2. Di Jawa Timur daerah dengan Level 2 selain Pacitan adalah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ngawi, Madiun, Lumajang, Kediri, Blitar, Kabupaten Tuban, Kota Probolinggo, Malang, Kota Batu. Sementara wilayah lainnya berada di zona PPKM level 3.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/wah-kini-umkm-bisa-jadi-agen-pengiriman-paket-lewat-fitur-buka-send-dari-bukalapak">Wah, Kini UMKM Bisa Jadi Agen Pengiriman Paket Lewat Fitur BukaSend dari Bukalapak</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/melalui-program-makmur-pt-pupuk-kalimantan-timur-dorong-produktivitas-dan-kesejahteraan-petani">Melalui “Program Makmur”, PT Pupuk Kalimantan Timur Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Petani</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/hm-sampoerna-investasikan-rp-2-4-triliun-untuk-bangun-pabrik-rokok-iqos">HM Sampoerna Investasikan Rp2,4 Triliun untuk Bangun Pabrik Rokok IQOS</a></li></ul>Sementara daerah dengan kriteria level 1 yaitu Kabupaten Sidoarjo, Magetan, Jombang, Banyuwangi, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Madiun, Kediri, Blitar, dan Kota Pasuruan.Dalam daftar itu disebutkan seluruh wilayah di DKI Jakarta pada Inmendagri kali ini berstatus level 2. Wilayah kabupaten kota di Provinsi Banten sebagian berada di level 2 dan ada yang berada di level 3.Provinsi Jawa Barat, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, statusnya PPKM level 1. Sementara, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon di level 3, sedangkan wilayah lainnya berada di level 2.Untuk Provinsi Jawa, yakni Kota Tegal, Semarang, Salatiga, Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kabupaten Demak berada di level 1. Kemudian, Kabupaten Pemalang dan Jepara dengan status level 3, sementara kabupaten kota lainnya di level 2. Wilayah kabupaten kota DIY dan juga Provinsi Bali pada instruksi kali ini berada di level 2.<h4>Aturan Pembatasan Kegiatan</h4>Berdasarkan level tersebut, Inmendagri mengatur sejumlah penyesuaian pembatasan kegiatan masyarakat diantaranya, seperti soal kegiatan belajar mengajar.Daerah dengan level 3, 2 dan 1 pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh.Berdasarkan keputusan bersama menteri, bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas maka dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 persen.Kecuali untuk, SDLB, MILB, SMPLB, SMALB, dan MALB maksimal 62-100 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian, PAUD maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan sektor non esensial untuk daerah level 3 diberlakukan maksimal 25 persen bekerja di kantor (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat akses masuk dan keluar tempat kerja.Sementara, daerah level 2, &nbsp;pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50 persen, dan daerah level 1 bisa memberlakukan 75 persen WFO.Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan di daerah level 3 yang menjual kebutuhan seharihari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.Sementara daerah dengan level 2 bisa beroperasi dengan kapasitas pengunjung 75 persen dan daerah level 1 dengan ketentuan 100 persen. Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak 14 September 2021.Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah PPKM level 3 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.Sementara bagi yang berada di wilayah PPKM level 2 bisa beroperasi dengan kapasitas 75 persen dengan jam operasional hingga pukul 18.00. Sedangkan, pasar rakyat yang berada di wilayah level 1 bisa beroperasi 100 persen.Tempat ibadah masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjemaah.Dengan ketentuan, selama masa penerapan PPKM level 3 dengan maksimal 50 persen kapasitas atau 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/kedutaan-besar-inggris-luncurkan-program-pemberdayaan-perempuan-remaja-dan-disabilitas-genjot-digitalisasi-ekonomi">Kedutaan Besar Inggris Luncurkan Program Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Disabilitas Genjot Digitalisasi Ekonomi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/semarak-smart-city-bni-sediakan-solusi-keuangan-terintegrasi">Semarak Smart City, BNI Sediakan Solusi Keuangan Terintegrasi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/aman-cari-pinjaman-ini-104-fintech-p-2-p-lending-legal-di-ojk">Aman Cari Pinjaman, Ini 104 Fintech P2P Lending Legal di OJK</a></li></ul>Kemudian, daerah yang menerapkan PPKM level 2, dengan maksimal 75 persen kapasitas atau 75 orang. Kemudian daerah dengan level 1 bisa menerapkan kondisi maksimal 75 persen dari kapasitas dengan protokol kesehatan secara lebih ketat.Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan resepsi pernikahan pada daerah level 3 dapat diadakan dengan maksimal 25 persen kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat.Daerah dengan status level 2, ketentuan pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 persen, sementara di level 1 bisa dengan maksimal 75 persen kapasitas ruangan.<h4>Aturan Perjalanan</h4>Sedangkan persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan, kini diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.Inmendagri 56/2021 juga mengatur pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional. Ketentuannya pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah dan Sam Ratulangi.Pintu masuk lewat transportasi laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht).Pengaturan teknisnya diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan, Satuan Tugas COVID-19, kementerian lembaga terkait.Mendagri juga menginstruksikan gubernur segera mendistribusikan vaksin ke kabupaten kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi ketika mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan.Gubernur, bupati dan wali kota diinstruksikan agar melarang setiap bentuk aktivitas kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 

3399598575.jpg

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menerbitkan instruksi terbaru tentang lanjutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali.

Mendagri Keluarkan Instruksi Terbaru Soal PPKM Jawa-Bali, Bagaimana dengan Pacitan?