PACITAN- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pacitan Budiyanto mengatakan stok kepala sekolah di Pacitan saat ini hingga Desember 2022 dalam kondisi krisis.

Dia mengatakan Kabupaten ini kekurangan 141 kepala sekolah hingga Desember 2022 untuk jenjang SD dari 418 lembaga yang ada. Kondisi ini menjadi salah satu kendala untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka belajar.

Budiyanto juga menambahkan untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar pada tahap episode kelima , kaitannya dengan guru penggerak. Sedangkan episode ketujuh sekolah penggerak sangat membuat prihatin dirinya terutama masalah minimnya peminat guru penggerak dan lembaga sekolah penggerak. Ditambah lagi banyaknya satuan pendidik yang tidak mau jadi kepala sekolah.

• Pacitan Dukung Larangan Penggunaan Sandal Jepit Saat Bermotor
• Inilah Tarif Baru 5 Golongan Listrik Mulai 1 Juli 2022
• Kurang dari 50 Persen SD Yang Laksanakan PPDB Online

Menyikapi krisis kepala sekolah dan terbatasnya minat guru penggerak dalam menyukseskan program kebijakan pemerintah kurikulum merdeka belajar, Diknas terus mendorong bagi satuan tenaga pendidik untuk ikut menyiapkan diri.

Tidak dipungkiri, proses menjadi guru penggerak dalam menerapkan program merdeka belajar memang agak sedikit membuat berat guru. Di mana mereka harus belajar lagi kurang lebih 6 bulan.

“Karena awalnya kebijakan merdeka belajar inikan mendorong adanya guru guru agar terus mengasah inovasi dan kreatifitas itu sudah jadi keharusan. Kami selalu mendorong kalau untuk kesuksesan merdeka belajar harus didukung guru penggerak. Episode ke 7 lembaga sekolahnya. Untuk guru dan lembaga sekolah itu harus diawali dari Kepala Sekolah selaku manajer,” kata Budiyanto

Dilematis

Untuk diketahui, dalam ketentuan Permendikbud 40/ 2021 persyaratan menjadi kepala sekolah itu harus ikut guru penggerak, namun mereka takut kalau jadi guru penggerak nanti akan ditunjuk jadi kepala sekolah.

“Itu takut guru guru. Dilematis karena sekarang kita masih krisis 141 kepala sekolah sampai Desember 2022 jenjang SD. Padahal lembaga sekolah itu harus ada manajernya.”ungkap Budiyanto.

Ditambahkan Budiyanto, Diknas saat ini terus mendorong melalui seleksi calon kepala sekolah untuk mengisi jabatan kepala sekolah.

• PMK Merebak, Harga Daging Stabil
• Sempat Tertunda karena Covid, Dua JCH Asal Pacitan Akhirnya Berangkat
• Bangun Komunitas Desa, Margono Farm Foundation Pacitan dan Hepiii Community Gelar Turnamen Domino

“Jika dibuka seleksi tetap tidak ada yang minat, akan dilakukan penunjukan. Ini satu satunya formula lembaga sekolah ada kepala sekolahnya. Kalau nggak ada manajernya nanti pelayanan itu bagaimana ya kan? Nah, itu harus ada dorongan manajer. Jangan takutlah. Ini masa depan pendidikan di kita ini bagaimana,” terang Budiyanto.

Kurikulum merdeka belajar ini merupakan program baru, intervensi Kemendikbud dalam program ini melalui guru guru penggerak. Pihak Dinas Pendidikan terus mendorong lembaga sekolah penggerak.

“Kita transisioner dalam rangka pemulihan pasca-Covid-19 ini kan luar biasa. Pemerintah-pun juga gencar seperti kebijakan kurikulum merdeka ini juga ditakutkan, padahal ganti kurikulum kan hal biasa ya. Kita sudah pernah 10 kurikulum ganti. Tapi kurikulum merdeka ini justru guru ketakutan jangan-jangan tidak terpenuhinya jam mengajarnya akan pengaruhi besaran insentifnya,”terang Budiyanto.

Budiyanto menerangkan penerapan kurikulum merdeka belajar di Pacitan akan dimulai 2023-2024. Namun demikian sekolah penggerak sudah mulai di angkatan pertama.