JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia.Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang ditetapkan pada 31 Desember 2021."Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organizalion secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia," demikian disebutkan dalam keppres yang diunggah di laman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Minggu (02/12/2022).Status pandemi COVID-19 telah berlaku sejak 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/pidakan-pantai-tanpa-pasir-di-pacitan">Pidakan, Pantai Tanpa Pasir di Pacitan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/berikut-daftar-libur-nasional-dan-cuti-bersama-tahun-2022">Berikut Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/penyakit-misterius-di-sudan-selatan-renggut-nyawa-hampir-100-orang">Penyakit Misterius di Sudan Selatan Renggut Nyawa Hampir 100 Orang</a></li></ul>Dengan status pandemi tersebut, maka menurut keppres, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tiga landasan hukum, yaitu:Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;Kedua, UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan DPR RI termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR. Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait lainnya.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/indonesia-thailand-bentrok-di-final-piala-aff-2020-paling-produktif-vs-paling-tangguh">Indonesia-Thailand Bentrok di Final Piala AFF 2020: Paling Produktif Vs Paling Tangguh</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/wuih-kopi-kenangan-jadi-unicorn-pertama-di-asia-tenggara">Wuih, Kopi Kenangan Jadi Unicorn Pertama di Asia Tenggara</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://halopacitan.com/read/tidak-hanya-jembatan-suramadu-38-alun-alun-di-jatim-juga-ditutup-saat-malam-tahun-baru">Tidak Hanya Jembatan Suramadu, 38 Alun-Alun di Jatim Juga Ditutup Saat Malam Tahun Baru</a></li></ul>Selain itu untuk penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi COVID-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, menurut keppres tersebut, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.Dalam keppres tersebut, pemerintah menyebut sudah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi COVID-19.Dalam putusannya pada 28 Oktober 2021 disebutkan MK memutuskan UU COVID-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020) hanya berlaku selama status pandemi COVID-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU COVID-19 diundangkan.&nbsp;

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Punya Potensi EBT 418 GW, Jokowi Tak Mau Investasi Asing Menaikkan Tarif Listrik.jpg

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia.

Presiden Jokowi Perpanjang Status Pandemi COVID-19