Selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020 - November 2021, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berhasil menyelesaikan 32 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang senilai Rp 158,8 triliun. Dari keseluruhan 32 PSN yang selesai tersebut, yakni ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp 123,1 triliun, dan 20 PSN pada Januari – November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun.

Dari keseluruhan 32 PSN yang selesai tersebut, yakni ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp 123,1 triliun, dan 20 PSN pada Januari – November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun. Adapun sampai Desember 2021, KPPIP mengestimasi akan ada tambahan 8 proyek lagi didorong penyelesaiannya senilai Rp 94,3 triliun. Sehingga total menjadi 28 PSN yang akan selesai senilai Rp 130 triliun sepanjang 2021. Sedangkan di tahun 2022, KPPIP mengestimasikan akan ada 29 PSN dapat selesai.

• Selama Pandemi, KPPIP Selesaikan 32 Proyek Strategis Nasional (PSN)
• Sasar 42.444 Orang, Pacitan Memulai Vaksin Covid-19 untuk Anak
• Sore Ini, Timnas Indonesia Vs Vietnam di Ajang Piala AFF Suzuki, Berikut Catatan Pertemuan Dua Tim

Ketua Pelaksana Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan PSN pertama kali dicetuskan Presiden sejak 2016 sampai saat ini, dengan total 124 proyek yang sudah diselesaikan.

“Sampai 2021 di Nopember, total ada 124 Proyek yang sudah selesai dan kita harapkan sampai akhir Desember masih menambah menjadi 132 proyek yang sudah selesesa” kata Ketua Pelaksana Tim KPPIP, Wahyu Utomo pada saat Media Gathering KPPIP Rabu (15/12/2021).

Proyek Strategis Nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp 778,4 triliun (13,66%), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun (9,94%), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruh PSN.

Seperti diketahui, PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.