Gubernur Khofifah Minta Penanaman Padi Dipercepat

MALANG- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pertanian padi, seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk melakukan percepatan masa tanam padi.

Hal ini mumpung masih dalam musim penghujan sehingga ketersediaan air tercukupi, sehingga bisa memaksimalkan produksi panen.

Selain itu kepada Kepala Daerah, Bupati Walikota, ditekankan untuk melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan sawah, dibutuhkan peta detail yang masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) yang mempunyai landasan hukum yang sudah masuk dalam Peraturan Daerah ( Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

• Alhamdulillah, 554 PPPK Guru Pacitan Terima SK
• Kembalinya Tadarus Al Quran di Masjid
• Imam Muchtar, Berdakwah Lewat Tulisan

 "Saya pesan kepada Pak Bupati dan Pak Kades semua yang ada di sini tolong ada percepatan masa tanam mumpung masih dapat air, mumpung masih musim hujan, pasti akan berdampak pada produksi total dari padi kita," kata Gubernur Khofifah usai melakukan Panen Raya Padi Hibrida bersama Kelompok Tani Morodadi Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Kamis (7/4/2022).

Hal strategis lain  adalah alih fungsi lahan, lahan sawah harus dilindungi.  Petanya harus terkonfirmasi kepada seluruh institusi tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan dan semua pihak.

"Selain percepatan masa tanam juga butuh peta yang lebih detail, bagaimana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LPPB ini menjadi penting untuk diketahui oleh kita semua dan harus ada landasan hukum yang bisa menjadi referensi, kalau di kabupaten kota maka harus dikerjakan yang telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," tandas Gubernur Jatim.

 Dijelaskan, Kabupaten Malang termasuk satu dari 15 Kabupaten Kota di Jatim yang telah memiliki Perda RTRW, maka penjagaan pengawalan untuk memastikan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan ini terlindungi lahan sawah juga terlindungi, ini bagian dari upaya tidak sekedar menjaga ketahanan pangan tapi juga kedaulatan pangan.

 Diungkapkan, seringkali menyampaikan kepada Tim Pangan bahwa ketika berbicara produksi padi di Jawa Timur tidak sekedar menghitung kebutuhan pangan masyarakat Jawa Timur tapi juga harus menghitung 16 provinsi lain di Indonesia Timur, hampir 80% disuplai oleh Jawa Timur, 16 provinsi lain di Indonesia Timur selain Sulawesi Selatan yang sudah swasembada pangan.

"Dari bumi Majapahit Jawa Timur ini kita harus mensuplai16 Provinsi Indonesia bagian timur yang hampir 80% logistiknya dari Jawa Timur, jadi secara isu terkait pangan adalah isu yang sangat strategis," katanya.