Rp181 Miliar Tidak Terserap, Silpa Pacitan 2021 Melonjak Dua Kali Lipat
- Penyerapan APBD Pacitan pada 20221 menyisakan catatan. Terungkap bahwa sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) kabupaten ini tahun lalu melonjak lipat dua dibandingkan 2020.
Halo Berita
PACITAN-Penyerapan APBD Pacitan pada 20221 menyisakan catatan. Terungkap bahwa sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) kabupaten ini tahun lalu melonjak lipat dua dibandingkan 2020. Dari semula dikisaran Rp96 miliar, tahun lalu naik hingga Rp181 miliar.
Tingginya Silpa dari tahun lalu terungkap saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) lAPBD 2021 di gedung DPRD Pacitan kemarin. Sekda cukup tenang dalam menanggapi tingginya silpa tahun lalu.
“Saya kira itu tidak tinggi,” kata Sekda Pacitan Heru Wiwoho Rabu (22/06/2022). Menurutnya Silpa bersumber dari beberapa pos keuangan terikat yang memang kelebihan bayar.
- Dies Natalis ke-30, STIKIP PGRI Harus Makin Eksis
- Peternak Kambing di Pacitan Banjir Order, Penjualan Sapi Loyo
- Mengurus Adminduk di Donorojo Kini Cukup di Kecamatan
Lantaran mayoritas penyumbang Smerupakan pos keuangan terikat, duit nganggur senilai Rp181 miliar itu bakal digunakan kembali sesuai ketentuan masing-masing. Misalnya, sisa dana bantuan operasional sekolah (BOS), sisa kas di bendahara dana kapitasi JKN, juga BLUD dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
“Tahun ini kembali ditempatkan di pos yang sama. Juga tidak bisa dialihkan untuk belanja yang lainnya, meskipun ada sisa,” jelas Heru.
Dilain sisi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pacitan Heru Sukresna mengklaim bahwa tata kelola keuangan daerah tahun lalu telah baik. Sekalipun terdapat silpa ratusan miliar. Heru menunjukkan bukti optimalisasi belanja dana alokasi khusus (DAK) dan raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang disabet untuk APBD tahun lalu.
Menurut Heru, justru masalah yang lebih krusial dari silpa adalah ketergantungan Pacitan terhadap dana transfer dari pusat. Dari pendapatan daerah sebesar Rp 1,69 triliun, sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) tak lebih dari 20 persennya saja.
“Tentu ada upaya peningkatan PAD, khususnya dari sektor wisata maupun pajak,” tutur Heru.